Journalist Independent, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Berdasarkan materi penyidikan, Listyo Sigit diduga menjadi pengguna akhir atau end user hasil penyadapan tersebut.
Pengungkapan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, hasil penyadapan diduga menyasar sejumlah pihak, mulai dari Presiden Prabowo, pejabat pemerintahan, tokoh politik, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), pengusaha, hingga kalangan media.
Kapolri menjelaskan, Listyo Sigit yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Perintah tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada personel yang menangani kegiatan monitoring.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi.
Suyudi juga mengungkap dugaan penggunaan hasil penyadapan tersebut untuk menggerakkan pihak lain melakukan tindak pidana.
“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” kata dia.
Selain Listyo Sigit, Kapolri memaparkan dugaan keterlibatan sejumlah pejabat Polri lainnya. Salah satunya Irjen Slamet Uliandi yang ketika itu menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri.
Slamet Uliandi diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan. Ia juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.
“SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ucapnya.
Nama berikutnya yang diungkap Kapolri adalah Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Suyudi menyebut Eko, yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu.
Perintah tersebut disebut berasal dari Slamet Uliandi yang dikaitkan dengan Listyo Sigit. Eko kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
“EH yang menjabat sebagai Plt. Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” tuturnya.
Sementara itu, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution disebut memiliki peran menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Kapolri juga mengungkap dugaan keterlibatan Ahrie dalam pelaporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta perintah pengawasan terhadap pihak tertentu.
“Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi.
Tidak hanya itu, Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan sejumlah data yang berkaitan dengan kegiatan penyadapan.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” tuturnya.
Pemaparan Kapolri tersebut menguraikan dugaan pembagian peran dalam rangkaian kegiatan penyadapan, mulai dari pemberian perintah, penentuan target, persetujuan pelaksanaan, pengoperasian perangkat, hingga penyampaian hasil kepada pihak yang disebut sebagai penerima akhir.
Meski demikian, seluruh dugaan keterlibatan para pihak tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Keterangan Kapolri mengenai materi penyidikan menjadi bagian dari pengungkapan perkara, bukan pengganti putusan pengadilan.
