Journalist Independent, JAKARTA — Kabar mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup kembali menjadi perhatian masyarakat setelah beredar luas di media sosial.
Narasi tersebut bahkan menyertakan poster yang seolah-olah menunjukkan pengumuman resmi kepolisian.
Namun, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan informasi tersebut tidak benar dan meminta masyarakat berhati-hati terhadap tautan pendaftaran SIM gratis yang berpotensi menjadi jebakan pencurian data pribadi.
Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen I Made Agus Prasatya, menegaskan bahwa aturan masa berlaku SIM masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 85 ayat (2) dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa SIM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, informasi mengenai pemberlakuan SIM seumur hidup tidak memiliki dasar hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini.
Agus menjelaskan, SIM tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif bagi seseorang yang ingin mengemudikan kendaraan. Dokumen tersebut juga menjadi bukti kompetensi serta kelayakan pengemudi dalam berlalu lintas.
“SIM merupakan bukti kompetensi serta kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang dalam berkendara. Oleh karena itu, evaluasi dan pengujian kembali secara berkala setiap lima tahun diperlukan untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
Tautan SIM Gratis Berpotensi Menjadi Modus Penipuan
Selain membantah kabar SIM seumur hidup, Korlantas Polri mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran pendaftaran SIM gratis yang beredar melalui TikTok, WhatsApp, Instagram, dan berbagai platform digital lainnya.
Tautan tersebut patut dicurigai karena pelaku penipuan dapat memanfaatkan isu SIM seumur hidup untuk menarik perhatian masyarakat. Mereka berpotensi mengarahkan pengguna ke situs tidak resmi yang meminta data pribadi, termasuk informasi sensitif yang dapat disalahgunakan.
Agus meminta masyarakat tidak sembarangan membuka tautan maupun mengisi formulir yang sumbernya tidak jelas.
“Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, serta tidak sembarangan mengakses tautan atau memberikan data pribadi melalui situs maupun akun yang tidak resmi,” ungkapnya.
Korlantas juga mengajak masyarakat memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi kepolisian sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Langkah tersebut penting untuk mencegah penyebaran hoaks sekaligus mengurangi risiko penipuan digital.
“Pastikan informasi berasal dari sumber resmi. Jangan mudah percaya hoaks, jangan sembarangan klik tautan, dan lindungi data pribadi Anda,” kata Agus.
Sebelumnya, sejumlah unggahan media sosial menyebut SIM seumur hidup sebagai terobosan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Narasi tersebut mengaitkan program itu dengan upaya menyederhanakan administrasi dan mengurangi potensi pungutan liar.
Poster yang beredar bahkan menampilkan sosok Suyudi seolah-olah mengumumkan kebijakan tersebut. Beberapa unggahan juga mengklaim rencana itu telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Meski narasi tersebut menarik perhatian publik, Korlantas menegaskan masyarakat perlu mengutamakan informasi resmi dan tidak mudah mempercayai klaim yang belum terverifikasi.
