Journalist Independent, JAKARTA – Di tengah sorotan terhadap institusi Polri akibat kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan kunjungan kepada tiga mantan Kapolri.
Pertemuan tersebut membawa pesan penting mengenai independensi kepolisian dan batas kewenangan aparat dalam menjalankan tugas negara.
Suyudi mendatangi kediaman Jenderal (Purn) Roesmanhadi, Jenderal (Purn) Surojo Bimantoro, dan Jenderal Polisi (Purn) Da’i Bachtiar selama dua hari, yakni Sabtu (7/11/2026) hingga Minggu (8/11/2026).
Agenda silaturahmi ini berlangsung ketika Polri tengah menghadapi persoalan serius menyusul penetapan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat penting di lingkungan kepolisian.
Dalam kunjungan tersebut, Suyudi tidak datang sendirian. Sejumlah pejabat utama Mabes Polri turut mendampinginya, di antaranya Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat, Wakabareskrim Polri Irjen Putu Putera Sadana, Kadiv Propam Polri Irjen Mahmud Nazly, serta Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Kombes Didik Hariyanto.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Suyudi menyebut pertemuan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada para senior yang pernah memimpin Korps Bhayangkara. Ia juga mengaku mendapatkan banyak pengalaman dan nasihat yang dapat menjadi pegangan dalam menjalankan kepemimpinan Polri.
“Wejangan, nasihat, serta pengalaman pengabdian beliau di masa lampau menjadi bekal berharga,” ujar Suyudi.
Mantan Kapolri Ingatkan Polri Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Salah satu pesan yang cukup menyita perhatian datang dari mantan Kapolri Surojo Bimantoro. Ia mengingatkan agar kepolisian tidak kehilangan independensinya dan tetap menjadikan konstitusi sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas.
Menurut pesan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, Polri tidak boleh berubah menjadi alat kekuasaan. Pimpinan kepolisian juga diminta tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi turun langsung melihat kondisi personel yang menjalankan tugas di lapangan.
Perhatian terhadap kesejahteraan anggota, terutama mereka yang berada di garis depan pelayanan masyarakat, turut menjadi pesan penting.
Nasihat tersebut menjadi relevan ketika Polri menghadapi ujian kepercayaan publik akibat perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Tiga nama pertama diumumkan pada Selasa (3/11/2026), yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Dua hari kemudian, Kamis (5/11/2026), penyidik kembali menetapkan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.
Penyidik menduga para tersangka memasukkan sejumlah nomor telepon, termasuk nomor milik Presiden Prabowo, ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS). Proses tersebut diduga berlangsung tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Perkara ini memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan penggunaan teknologi penyadapan, mekanisme pengendalian internal, hingga pertanggungjawaban pejabat yang memiliki kewenangan.
Kunjungan Suyudi kepada para mantan Kapolri pun berlangsung dalam momentum yang tidak biasa. Di saat institusi menghadapi persoalan hukum yang melibatkan jajaran petingginya, pesan tentang konstitusi, independensi, dan larangan menjadikan Polri sebagai alat kekuasaan kembali mengemuka. (*)
