Journalist Independent, Jakarta – Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membantah kabar yang menyebut 2 mantan Kapolri ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan perkembangan penanganan perkara.
“Infonya tidak benar,” ujar Asep dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Asep tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kabar yang beredar tersebut. Dia hanya menegaskan informasi penangkapan 2 mantan Kapolri itu tidak benar.
Kabar penangkapan tersebut beredar di tengah proses penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Informasi itu menyebut 2 mantan Kapolri berinisial IA dan MTK ikut ditangkap dalam pengembangan perkara.
Empat Orang Jadi Tersangka
Polri menetapkan 3 tersangka pertama pada Selasa (3/11/2026). Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dua hari kemudian, penyidik menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah pihak lain menjadi 4 orang.
Penyidik menduga penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.
Dalam pengungkapan perkara, Bareskrim juga mengusut dugaan penghapusan data elektronik hasil penyadapan. Penyidik sebelumnya menyebut telah memeriksa 10 saksi dan 3 saksi ahli, serta menyita 11 unit telepon seluler, 1 unit iPad, dan 4 flashdisk.
Tiga Tersangka Ditahan di Mako Brimob
Dari 4 tersangka, 3 orang telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.
Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya. Polri menyebut Slamet masih dalam kondisi sakit pascastroke sehingga belum dapat menjalani penahanan.
Dijerat Pasal Berlapis
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Salah satunya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Mereka juga disangkakan Pasal 332 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memiliki ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara. (*)
