Journalist Independent, MAKASSAR – Upaya mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menggugurkan status tersangkanya melalui jalur praperadilan kandas.
Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak seluruh permohonan yang diajukan Bahtiar terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.
Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Arwana, S.H., M.H., dalam sidang perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks di PN Makassar, Senin (9/11/2026).
Dengan demikian, penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar tetap sah menurut hukum.
Perkara yang menjerat Bahtiar berkaitan dengan pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
Permohonan praperadilan tersebut sebelumnya diajukan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik Kejati Sulsel dalam menetapkan kembali dirinya sebagai tersangka.
Dalam pertimbangan putusannya, Arwana menegaskan bahwa kewenangan praperadilan memiliki batas pemeriksaan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
Mekanisme tersebut berfungsi mengawasi tindakan aparat penegak hukum, khususnya terkait keabsahan prosedur dalam proses penyidikan.
Hakim merujuk ketentuan Pasal 158 hingga Pasal 164 KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016.
Ketentuan tersebut menjadi landasan untuk membatasi pemeriksaan praperadilan pada aspek formalitas tindakan hukum.
Atas dasar itu, hakim tidak mempertimbangkan dalil Bahtiar yang menyatakan dirinya sebagai kepala daerah tidak bertanggung jawab maupun terlibat dalam pengadaan bibit nanas.
Dalil tersebut dinilai telah memasuki wilayah pembuktian materi perkara yang seharusnya diperiksa melalui persidangan tindak pidana korupsi.
Persoalan mengenai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, menurut pertimbangan hakim, bukan menjadi ruang pembuktian dalam pemeriksaan praperadilan.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nantinya menjadi forum untuk menguji seluruh fakta dan bukti terkait dugaan keterlibatan Bahtiar.
Hakim juga menyoroti keberatan pemohon mengenai penggunaan alat bukti oleh penyidik. Dalam permohonannya, Bahtiar dinilai tidak mampu menjelaskan secara spesifik alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah.
Selain itu, penilaian terhadap kekuatan atau bobot alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara. Sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti dalam penyidikan sebelumnya tidak sah, bukti tersebut tetap dapat digunakan kembali.
Pertimbangan lain berkaitan dengan penggunaan keterangan saksi yang sebelumnya telah diperiksa penyidik. Mengacu Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016, hakim menitikberatkan penilaian pada substansi keterangan baru, bukan semata-mata identitas orang yang memberikan kesaksian.
Pandangan tersebut juga sejalan dengan keterangan ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho dan Dr. Makkah HM yang dihadirkan dalam persidangan. Keduanya memberikan pendapat mengenai penilaian alat bukti keterangan saksi dalam proses penetapan kembali seseorang sebagai tersangka.
Dalam pertimbangan berikutnya, hakim menyatakan Kejati Sulsel telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka. Pemenuhan syarat tersebut menjadi salah satu dasar hukum yang memperkuat keabsahan penetapan tersangka.
Keberatan Bahtiar mengenai tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam surat penetapan tersangka juga tidak diterima.
Hakim mempertimbangkan bahwa penyidik secara faktual telah menyampaikan hak-hak tersebut kepada Bahtiar ketika menjalani pemeriksaan.
Karena itu, tidak dicantumkannya rincian hak secara tertulis dalam surat penetapan tersangka tidak serta-merta membatalkan keabsahan penetapan tersebut. Hakim juga menolak keberatan mengenai penyebutan nama Bahtiar dalam surat dakwaan perkara lain karena dinilai tidak memiliki dasar hukum.
Putusan tersebut disambut positif Kejati Sulsel. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengapresiasi pertimbangan hakim yang dinilainya telah memeriksa perkara secara objektif dan komprehensif berdasarkan fakta hukum persidangan.
“Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujar Soetarmi di Makassar, Senin (9/11/2026).
Menurut Soetarmi, putusan tersebut sekaligus memperkuat posisi penyidik dalam melanjutkan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas. Ia juga memberikan apresiasi kepada tim jaksa yang mewakili Kejati Sulsel selama proses persidangan praperadilan berlangsung.
“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” tutup Soetarmi.
Dengan ditolaknya permohonan tersebut, Kejati Sulsel kini dapat melanjutkan proses penyidikan terhadap Bahtiar. Tahapan berikutnya adalah merampungkan berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum untuk diuji dalam persidangan pokok perkara. (MA)
