Journalist Independent.com, MAKASSAR – Mempertahankan pengakuan UNESCO bukan akhir dari pekerjaan pengelola Geopark Maros-Pangkep. Setelah meraih Green Card, tantangan berikutnya adalah memastikan pengelolaan kawasan tetap berjalan konsisten. Salah satu hal yang dinilai mendesak ialah kepastian dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).
Pengelola berharap alokasi anggaran dari pemerintah provinsi tidak mengalami penurunan. Dukungan pembiayaan yang berkelanjutan dibutuhkan untuk menjaga berbagai program geopark, mulai dari pelestarian warisan geologi, pengembangan kawasan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Persoalan anggaran bahkan menjadi salah satu catatan dalam rekomendasi tim penilai. Selain penguatan manajemen kelembagaan, aspek pembiayaan dinilai perlu mendapat perhatian agar pengelolaan Geopark Maros-Pangkep semakin baik.
“Perlu diperhatikan lagi dari Pemprov Sulsel mengenai budget-nya geopark, supaya bisa konsisten. Jangan malah menurun, tetapi dipertahankan dan diperbaiki,” ujar General Manager Badan Pengelola Maros-Pangkep UNESCO Global Geopark, Dedy Irfan Bachri kepada wartawan usai Maros-Pangkep mendapat capaian Green Card, Rabu (4/11/2026).
Selama ini, pencapaian Geopark Maros-Pangkep tidak lepas dari dukungan sejumlah pihak. Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Kabupaten Pangkep, dan Pemprov Sulsel turut mengambil bagian dalam mendukung pengelolaan kawasan tersebut.
Kerja sama itu membuahkan hasil positif dengan capaian Green Card. Bagi Dedy, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat memberikan hasil berarti bagi keberlanjutan geopark.
“Kolaborasi yang kita lakukan menunjukkan hasil yang maksimal melalui Green Card. Ini tentu menjadi makna yang penting, sebagai bingkisan akhir tahun,” kata Dedy.
Meski mendapat dukungan dari sejumlah pemerintah daerah, pengelolaan geopark selama ini juga ditopang oleh kerja sukarela para pengelolanya. Mereka meluangkan waktu dan tenaga tanpa menerima gaji tetap.
Insentif yang diberikan, jika ada, hanya berkaitan dengan biaya transportasi maupun pelaksanaan kegiatan yang telah masuk dalam program.
“Ini kan tidak ada yang bergaji. Teman-teman meluangkan waktu untuk mendukung geopark secara sukarela. Kalaupun ada yang sifatnya insentif, itu bagian daripada uang transportasi dan kegiatan yang terprogram. Tidak ada salary,” ungkap Dedy.
Dedy juga bilang, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan geopark membutuhkan dukungan kelembagaan dan pembiayaan yang memadai. Apalagi, tanggung jawab pengelolaannya tidak sebatas mempertahankan pengakuan UNESCO, tetapi juga menjaga warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya di kawasan Maros-Pangkep.
Pengelola berharap dukungan anggaran dari pemerintah daerah, khususnya Pemprov Sulsel, dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Dengan begitu, capaian Green Card bisa menjadi modal untuk memperkuat pengelolaan dan mengembangkan Geopark Maros-Pangkep secara berkelanjutan. (iz)
