Journalist Independent.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berpacu menyelesaikan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni sebelum November berakhir. Dari total 451 unit yang masuk program bedah rumah tahun anggaran 2026, sebanyak 419 unit ditargetkan rampung bulan ini, bertepatan dengan peringatan HUT ke-419 Kota Makassar.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, mengatakan progres pengerjaan saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Pemkot berupaya mengejar sisa pekerjaan agar target penyelesaian tidak meleset dari jadwal.
“Hingga saat ini, progres pengerjaan telah mencapai sekitar 80 persen. Kita usahakan selesai pada November ini sebanyak 419 unit, bersamaan dengan momentum ulang tahun Kota Makassar,” kata Mahyuddin di Makassar, Senin (2/11/2026).
Program yang dibiayai melalui APBD 2026 tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak. Bantuan diberikan dalam dua skema, yakni Rp70 juta untuk pembangunan rumah baru dan Rp35 juta untuk rehabilitasi.
Sejumlah kecamatan menjadi lokasi pelaksanaan program, di antaranya Mariso, Tallo, Panakkukang, Manggala, Biringkanaya, Tamalanrea, dan Rappocini.
Namun, di balik target penyelesaian ratusan rumah tersebut, pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada mengejar angka. Ketepatan penerima, kualitas bangunan, dan keberlanjutan hunian menjadi hal yang perlu dipastikan agar bantuan benar-benar menjawab persoalan warga.
Mahyuddin menjelaskan, penerima bantuan harus memenuhi sejumlah ketentuan. Mereka wajib berdomisili di Makassar, masuk dalam kriteria desil sasaran, serta memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan lahan yang sah. Persyaratan itu juga diperkuat dengan keterangan dari pihak kelurahan.
Disperkim membentuk tim verifikasi untuk memeriksa calon penerima bantuan. Tim perencana juga disiapkan guna menilai kondisi rumah dan menentukan kebutuhan pembangunan maupun rehabilitasi.
Persyaratan tersebut menjadi bagian penting untuk mencegah bantuan salah sasaran. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan warga miskin yang kondisi rumahnya memprihatinkan tidak kehilangan kesempatan hanya karena persoalan administrasi yang masih dapat diverifikasi.
Penyerahan bantuan secara simbolis direncanakan dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam waktu dekat.
Di luar program yang dibiayai APBD, Makassar juga memperoleh dukungan pemerintah pusat untuk bedah rumah sebanyak 2.734 unit. Pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Balai Perumahan.
Dengan demikian, penanganan rumah tidak layak huni di Makassar tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah kota. Sinergi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu penopang untuk memperluas jangkauan bantuan.
Mahyuddin menyebut Pemkot Makassar bahkan menyiapkan peningkatan target pada 2027 menjadi 1.300 unit. Rinciannya, 1.000 unit direncanakan dibiayai melalui APBD dan 300 unit berasal dari dukungan pemerintah pusat.
Kenaikan target tersebut menunjukkan besarnya pekerjaan yang masih harus ditangani. Pemerintah perlu memastikan capaian tahun ini benar-benar tuntas dan kualitas hasil pembangunan terjaga sebelum memperluas program pada tahun berikutnya.
Sebab, keberhasilan bedah rumah tidak cukup diukur dari jumlah unit yang selesai dibangun. Yang lebih penting, warga penerima bantuan benar-benar dapat tinggal di rumah yang aman, sehat, dan layak dalam jangka panjang. (bu)
