Journalist Independent.com, MAKASSAR – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan catatan serius di Kawasan Indonesia Timur (KTI). Hasil survei Universitas Hasanuddin (Unhas) menunjukkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah berada di ambang batas, sementara kesulitan memperoleh pekerjaan masih menjadi persoalan yang paling menonjol.
Survei yang dilakukan Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas itu mencatat 51,02 persen responden menyatakan relatif puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, pada saat yang sama, sebanyak 44,27 persen responden menyatakan tidak puas.
Temuan tersebut memperlihatkan jarak antara kelompok yang puas dan tidak puas tidak terlalu lebar. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa penilaian masyarakat di kawasan timur Indonesia terhadap pemerintah belum sepenuhnya kokoh.
Kepala Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pengembangan LPPM Unhas, Prof Imam Mujahidin Fahmid, mengatakan tingkat kepuasan tersebut masih berada di ambang batas. Menurutnya, perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat dapat memengaruhi penilaian terhadap pemerintah.
“Masyarakat Indonesia Timur 51,02 persen relatif puas kinerja pemerintah, kepuasannya di ambang batas betul. Bergeser sedikit menjadi tidak puas, ini penilaian positif lebih besar. Yang menyatakan secara jelas secara tidak puas itu ada 44,27 persen,” kata Prof Imam dalam diskusi hasil survei Suara Indonesia Timur: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto di Kampus Unhas, Rabu (21/10/2026).
Prof Imam mengingatkan, angka ketidakpuasan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan kecil. Jika keluhan masyarakat tidak segera direspons, ketidakpuasan berpotensi berkembang menjadi kekecewaan yang lebih besar.
Menurutnya, pemerintah perlu membaca hasil survei sebagai bahan evaluasi, terutama dalam merespons persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.
“Semua ketidakpuasan akan melahirkan kekecewaan yang lebih tinggi, dan kekecewaan itu bisa memunculkan letupan-letupan sosial yang berbahaya kehidupan bersama. Oleh karena itu, ketidakpuasan itu harus segera diselesaikan oleh pemerintah, jangan meningkat menjadi kekecewaan,” ujarnya.
Prof Imam menegaskan, pemerintah memiliki sumber daya dan ruang untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan tersebut. Dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi dan kalangan intelektual, dinilai penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Jangan menjadi dasar letupan-letupan sosial. Ini harus disikapi betul oleh pemerintah dan pemerintah punya kesempatan berbicara dengan stakeholder, misalnya dengan kampus, intelektual untuk bersama mencari jalan keluar,” lanjutnya.
69 Persen Warga Indonesia Timur Mengaku Sulit Mendapat Pekerjaan
Di balik angka kepuasan terhadap pemerintah, persoalan ekonomi menjadi salah satu temuan penting dalam survei Unhas. Sebanyak 69 persen responden mengaku mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap lapangan kerja masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Persoalan ini berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup.
Imam mengatakan, kesulitan memperoleh pekerjaan menjadi persoalan yang paling menonjol dalam jawaban responden.
“Ini soal cara memperoleh nafkah. Kesulitan akses menjadi yang paling menonjol responden,” ungkapnya.
Temuan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah, mengingat persoalan pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lowongan, tetapi juga kesempatan masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Bagi kawasan Indonesia Timur, hasil tersebut menjadi dasar untuk melihat kembali sejauh mana pembangunan dan kebijakan ekonomi telah menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Pertumbuhan ekonomi dan berbagai program pemerintah perlu dirasakan melalui terbukanya kesempatan kerja serta meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tingginya angka responden yang mengaku kesulitan mencari pekerjaan juga memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan masih perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah dituntut tidak hanya menghadirkan program, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
