Survei Unhas turut memotret tingkat pengetahuan masyarakat mengenai program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu temuan yang menjadi perhatian ialah masih tingginya ketidaktahuan masyarakat terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sebanyak 71,50 persen tidak mengetahui apa itu KDKMP.
Selain itu, survei juga mencatat persoalan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Indonesia Timur. Dari survei, baru sebanyak 37,70% yang mengaku sudah menerima MBG. Selebihnya belum pernah merasakan.
Temuan tersebut menunjukkan pentingnya mengevaluasi penyebaran informasi dan pelaksanaan program pemerintah di daerah. Program yang menjadi prioritas nasional perlu disertai sosialisasi yang memadai agar masyarakat mengetahui tujuan, mekanisme, dan manfaatnya.
Pada saat yang sama, jangkauan program juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kondisi geografis Indonesia Timur yang mencakup wilayah kepulauan dan daerah dengan akses transportasi beragam menuntut pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Namun, tingkat ketidaktahuan masyarakat terhadap suatu program tidak serta-merta membuktikan bahwa program tersebut gagal. Diperlukan data lebih terperinci mengenai tingkat pengetahuan, pelaksanaan, penerima manfaat, serta kendala di lapangan untuk menilai efektivitasnya.
Karena itu, temuan survei ini dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program prioritas di kawasan timur Indonesia.
Rektor Unhas: Survei Ini Bukan Urusan Politik
Pihak Unhas menegaskan pelaksanaan survei tersebut merupakan bagian dari peran perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan membaca kondisi masyarakat, bukan untuk terlibat dalam kepentingan politik praktis.
Rektor Unhas menjelaskan, survei opini publik merupakan bagian dari tradisi akademik yang penting bagi perguruan tinggi. Menurutnya, sejumlah lembaga survei di luar negeri juga berkembang dengan basis universitas, pusat riset, maupun institusi penelitian.
“Lembaga survei di luar negeri itu banyak yang berbasis universitas, riset atau institusi. Ini bagian dari DNA-nya universitas. Opini dari survei ini juga sains,” ujarnya.
Ia menekankan, survei menjadi salah satu instrumen ilmiah untuk menangkap pandangan masyarakat terhadap berbagai persoalan. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pengambil kebijakan.
Dalam konteks pemerintahan, survei opini publik tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai penilaian politik. Data yang dihimpun melalui metode penelitian dapat membantu memperlihatkan persoalan yang dirasakan masyarakat, termasuk hal-hal yang belum sepenuhnya terjangkau oleh pembuat kebijakan.
Unhas juga menilai suara masyarakat dari kawasan timur Indonesia perlu memperoleh ruang yang setara dalam percakapan nasional. Aspirasi dari wilayah ini tidak boleh tenggelam di tengah dominasi pembahasan mengenai perkembangan politik dan pembangunan di kawasan lain.
Demokrasi, dalam pandangan tersebut, tidak hanya berbicara tentang proses pemilihan pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
“Demokrasi dari timur juga harus didengar, jangan tenggelam,” menjadi penegasan penting dalam pelaksanaan survei tersebut.
Pernyataan itu sekaligus menempatkan survei sebagai upaya menghadirkan perspektif masyarakat Indonesia Timur dalam evaluasi pemerintahan nasional. Berbagai persoalan yang muncul dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan dialog antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Survei Libatkan 900 Responden di Lima Kawasan
Survei Suara Indonesia Timur: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto dilaksanakan pada 23 September hingga 9 Oktober 2026 dengan melibatkan 900 responden.
Cakupan penelitian meliputi lima kawasan, yakni Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Penelitian menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling), dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error yang dilaporkan berkisar 3,4 hingga 3,7 persen.
Dalam distribusi sampel yang disampaikan, Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan proporsi responden terbesar, yakni 16 persen. Berikutnya, Nusa Tenggara Timur mencapai 10 persen, sedangkan Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat masing-masing sebesar 9,4 persen.
Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan masing-masing memperoleh proporsi sampel 7 persen. Sementara itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara masing-masing sebesar 5,5 persen. Adapun Kalimantan Utara menjadi wilayah dengan proporsi sampel terkecil, yakni 1,1 persen.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki porsi responden paling besar dalam survei yang mencakup kawasan timur Indonesia itu.
Meski demikian, hasil survei tetap perlu dibaca dengan memperhatikan cakupan wilayah, metode pengambilan sampel, serta rincian distribusi responden. Angka agregat kawasan tidak selalu menggambarkan kondisi setiap provinsi secara terpisah.
