Dirjenpas Mashudi Mundur Setelah Polemik Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

Journalist Independent
Dirjenpas Mashudi mengundurkan diri terkait polemik fasilitas klaster mewah Lapas Cibinong
Dirjen Pemasyarakatan Mashudi.

JAKARTA – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengundurkan diri dari jabatannya setelah polemik fasilitas klaster mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Jawa Barat, menjadi sorotan publik. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) membenarkan keputusan tersebut dan memastikan pengunduran diri itu tidak menghentikan pelayanan maupun pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemenimipas Akbar Hadi menyampaikan bahwa Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah menerima surat pengunduran diri Mashudi pada Kamis (1/10/2026). Surat tersebut menjadi dasar konfirmasi resmi kementerian mengenai berakhirnya masa jabatan Mashudi sebagai Dirjenpas.

“Hari ini Bapak Menteri Imipas telah menerima surat pengunduran diri Bapak Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan,” kata Akbar dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).

Pengunduran diri tersebut berlangsung di tengah perhatian terhadap pengelolaan fasilitas di dalam Lapas Cibinong. Persoalan klaster mewah di lembaga pemasyarakatan itu sebelumnya mendapat sorotan setelah Ombudsman mengungkap temuan terkait fasilitas tersebut. Temuan itu kemudian memunculkan perhatian terhadap tata kelola dan penyelenggaraan layanan di lingkungan lapas.

Meski demikian, informasi yang disampaikan Kemenimipas belum merinci alasan pengunduran diri Mashudi di luar kaitannya dengan polemik yang berkembang. Kementerian juga belum menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses penunjukan pejabat pengganti untuk mengisi posisi Dirjenpas.

Kemenimipas Pastikan Pelayanan Tetap Berjalan

Di tengah perubahan kepemimpinan tersebut, Kemenimipas memastikan pelayanan pemasyarakatan tetap berjalan. Akbar menegaskan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

“Pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh jajaran tetap melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan,” ujar Akbar.

Pernyataan itu menegaskan bahwa pengunduran diri seorang pejabat tidak serta-merta menghentikan pekerjaan institusi. Jajaran Ditjenpas tetap bertanggung jawab menjalankan tugas kedinasan, termasuk memastikan pelayanan yang menjadi kewenangannya berlangsung sesuai prosedur.

Baca Juga  “Jangan Mudah Terprovokasi”, Yusril Bicara di Tengah Tudingan Kericuhan

Kemenimipas juga menekankan keberlangsungan fungsi organisasi di tengah situasi tersebut. Namun, kementerian belum menguraikan secara terperinci mengenai pengaturan kepemimpinan sementara maupun tahapan administratif setelah Mashudi mengundurkan diri.

Dengan demikian, kepastian yang disampaikan kementerian sejauh ini berfokus pada keberlanjutan pelayanan dan pelaksanaan tugas. Sementara itu, perkembangan mengenai pengisian jabatan Dirjenpas masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Polemik Berawal dari Temuan Ombudsman

Persoalan yang kemudian menyeret jabatan Mashudi bermula dari temuan Ombudsman mengenai fasilitas klaster mewah di Lapas Cibinong. Temuan tersebut menarik perhatian terhadap pengelolaan fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan, terutama terkait penyelenggaraan layanan dan tata kelola di lingkungan lapas.

Sorotan terhadap persoalan itu tidak hanya muncul di ruang publik. Komisi XIII DPR RI turut memberikan perhatian dengan melakukan peninjauan ke Lapas Cibinong. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perhatian terhadap fasilitas yang menjadi polemik.

Setelah peninjauan, pemerintah melakukan pembongkaran terhadap bangunan klaster yang menjadi sorotan. Langkah itu berlangsung setelah persoalan fasilitas tersebut mendapat perhatian dari Ombudsman dan DPR.

Meski rangkaian peristiwa itu mendahului pengunduran diri Mashudi, Kemenimipas belum memerinci hubungan administratif antara temuan Ombudsman, peninjauan DPR, pembongkaran bangunan, dan keputusan pengunduran diri tersebut. Karena itu, polemik fasilitas klaster mewah menjadi konteks utama yang menyertai mundurnya Mashudi, tetapi rincian pertimbangan formal dalam surat pengunduran dirinya belum dijelaskan secara terbuka.

Pergantian Jabatan Menjadi Perhatian Berikutnya

Pengunduran diri Mashudi menempatkan keberlanjutan kepemimpinan Ditjenpas sebagai salah satu hal yang perlu mendapat kepastian. Sebagai direktorat jenderal di lingkungan Kemenimipas, Ditjenpas menjalankan tugas pemasyarakatan melalui jajaran yang bekerja sesuai kewenangan masing-masing.

Kementerian telah menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Namun, kepastian mengenai pejabat yang akan menggantikan Mashudi serta mekanisme transisi kepemimpinan belum dijabarkan dalam keterangan Akbar yang tersedia.

Baca Juga  Bank BSN Gandeng IARMI, KTA Anggota Terhubung Layanan Perbankan Syariah

Di sisi lain, polemik Lapas Cibinong masih menjadi latar belakang penting dalam pemberitaan pengunduran diri tersebut. Temuan Ombudsman, peninjauan Komisi XIII DPR RI, dan pembongkaran bangunan klaster mewah merupakan rangkaian peristiwa yang mendahului keputusan Mashudi meninggalkan jabatannya.

Kemenimipas kini memastikan jajaran pemasyarakatan tetap menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, perkembangan mengenai pengisian posisi Dirjenpas dan penanganan lebih lanjut atas polemik fasilitas Lapas Cibinong masih menunggu penjelasan resmi berikutnya.