Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka Baru Korupsi MBG, Ditahan di Pomdam Jaya

Journalist Independent
Kolonel Cpl Budi Utomo
Kolonel Cpl Budi Utomo.

Journalist Independent, JAKARTA – Kejaksaan Agung menetapkan Kolonel Cpl Budi Utomo sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Perwira TNI aktif tersebut kini menjalani penahanan di Pomdam Jaya. Penanganan perkaranya menggunakan mekanisme koneksitas karena melibatkan unsur militer dan sipil.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Budi berlangsung melalui jalur pidana militer dengan melibatkan pihak sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut. Penanganan itu dilakukan untuk memproses dugaan tindak pidana yang melibatkan pihak dari lingkungan militer dan sipil dalam satu perkara.

“Terhadap yang bersangkutan, saat ini dalam proses hukum. Dan karena ini koneksitas, ditangani oleh Pidmil dan ini oleh dari Pidmil ya, termasuk ada dari sipilnya dan sekarang berjalan,” kata Anang, dikutip Rabu (30/9/2026).

Anang memastikan penyidik telah menetapkan Budi sebagai tersangka dan melakukan penahanan di Pomdam Jaya. Langkah tersebut menandai perkembangan baru dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG yang berlangsung di BGN untuk periode 2025–2026.

“Dan terhadap yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka dan telah dilakukan penahanan di Pomdam Jaya,” ujarnya.

Penetapan tersangka terhadap Budi menambah pihak yang harus mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatannya dalam perkara tersebut. Meski demikian, status tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang. Penyidik tetap harus mengumpulkan bukti dan menguji dugaan yang berkaitan dengan peran masing-masing pihak melalui proses hukum.

Budi merupakan prajurit TNI aktif yang bertugas di lingkungan BGN. Sejumlah laporan menyebut dirinya menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan sepeda motor listrik. Pengadaan tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG.

Baca Juga  Bongkar Kasus Penyadapan Ilegal: Bentuk TIGPF

Dalam penyidikan sebelumnya, Kejaksaan Agung mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan sepeda motor listrik, termasuk dugaan penggelembungan harga dan pengaturan pemilihan penyedia. Dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Belum semua rincian mengenai peran Budi dan hubungan dugaan penyimpangan itu dengan keseluruhan tata kelola program dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.

Tujuh Tersangka Sebelumnya

Sebelum penetapan Budi, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Mereka berasal dari unsur pejabat dan mantan pejabat BGN serta pihak swasta yang diduga memiliki peran berbeda dalam perkara tersebut.

Penyidikan mencakup dugaan penyimpangan pada sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Di antaranya dugaan persoalan pengadaan barang dan jasa, jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta dugaan korupsi dalam penjualan wadah makanan atau food tray yang dikenal sebagai ompreng MBG.

SPPG merupakan unit yang menjalankan pelayanan pemenuhan gizi dalam program MBG. Karena itu, pengelolaan mitra, penentuan lokasi pelayanan, dan pengadaan kebutuhan operasional menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Namun, dugaan penyimpangan pada aspek-aspek tersebut tetap harus dibuktikan berdasarkan hasil penyidikan, bukan dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti.

Perkara ini juga melibatkan sejumlah pejabat yang pernah menduduki posisi strategis di BGN. Dalam perkembangan sebelumnya, Kejaksaan Agung melimpahkan enam tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk proses penuntutan. Pelimpahan itu merupakan bagian dari tahapan penanganan perkara terhadap para tersangka yang berkasnya telah memasuki tahap berikutnya.

Dengan demikian, penanganan terhadap Budi memiliki jalur tersendiri karena statusnya sebagai prajurit TNI aktif. Sementara perkara yang melibatkan pihak sipil diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku, keterlibatan unsur militer memerlukan koordinasi melalui mekanisme koneksitas.

Baca Juga  Heboh Video Titiek Soeharto Disebut Ingin MBG Diuangkan, Benarkah?

Kerugian Negara Ditaksir Mencapai Rp10 Triliun

Besarnya perkara dugaan korupsi tata kelola MBG turut menjadi perhatian karena kerugian negara ditaksir mencapai sekitar Rp10 triliun. Angka tersebut merupakan estimasi yang dilaporkan dalam perkembangan penyidikan dan disebut dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Meski nilai tersebut tergolong besar, angka kerugian yang ditaksir dalam proses penyidikan harus dibedakan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses hukum masih diperlukan untuk menguji bukti, mengurai peran setiap tersangka, serta menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta persidangan.

Penanganan kasus ini juga menjadi ujian bagi pengawasan tata kelola program MBG. Program tersebut melibatkan kegiatan pengadaan dan pelayanan yang membutuhkan pengelolaan anggaran serta mekanisme pemilihan penyedia secara akuntabel. Dugaan penyimpangan yang sedang diusut perlu ditangani secara menyeluruh agar setiap keputusan dan transaksi yang berkaitan dengan perkara dapat diperiksa.

Namun, proses penyidikan tidak boleh mengaburkan asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penyidik juga berkewajiban memastikan bahwa bukti yang diajukan dapat menjelaskan dugaan perbuatan dan peran masing-masing pihak.

Mekanisme Koneksitas Menangani Unsur Militer dan Sipil

Kejaksaan Agung menyatakan perkara Budi ditangani melalui mekanisme koneksitas karena kasus tersebut melibatkan unsur militer dan sipil. Mekanisme ini menjadi dasar koordinasi penanganan perkara yang tidak hanya berkaitan dengan satu lingkungan hukum atau institusi.

Dalam keterangannya, Anang menyebut proses hukum terhadap Budi sedang berjalan. Ia juga memastikan penetapan tersangka dan penahanan telah dilakukan. Meski demikian, keterangan tersebut belum memuat rincian lengkap mengenai tahapan penyidikan berikutnya, jadwal pelimpahan perkara, maupun perkembangan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terkait.

Baca Juga  Mutasi 7 Polisi Usai Ungkap Pesta Narkoba Legislator Gerindra, IPW Singgung Intervensi

Penyidik masih perlu mengungkap secara terperinci dugaan perbuatan yang disangkakan kepada Budi, termasuk kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa di BGN. Hasil penyidikan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola MBG pun masih berlanjut, baik terhadap pihak yang telah memasuki tahap penuntutan maupun terhadap tersangka yang diproses melalui mekanisme koneksitas. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan, kelengkapan alat bukti, dan proses hukum yang dijalankan oleh pihak berwenang.

Penulis: Ardi