Jelang Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Logis 08 Soroti Capaian Ekonomi hingga Ketahanan Pangan

Journalist Independent
Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo
Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pembangunan rumah rakyat, hingga penguatan ketahanan pangan menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, menilai berbagai kebijakan pemerintah mulai memperlihatkan perkembangan di sejumlah bidang strategis.

Anshar mengatakan, capaian pemerintahan Prabowo perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari sektor ekonomi dan investasi hingga program sosial, perumahan, serta penegakan hukum.

“Kalau kita melihat hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo secara utuh, ada banyak capaian yang perlu diapresiasi. Mulai dari ekonomi, investasi, ketahanan pangan dan energi, pembangunan perumahan, sampai penguatan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Anshar, Senin (28/9/2026).

Menurut Anshar, salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam kepemimpinan Prabowo adalah upaya memperkuat penegakan hukum. Ia menilai pemerintah tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Penyerapan Tenaga Kerja

Di sektor ekonomi, Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Sementara itu, ekonomi nasional tumbuh 5,45 persen sepanjang semester I 2026 dan menyerap hampir 1,45 juta tenaga kerja.

Anshar menilai pemerintah perlu terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan investasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi dan investasi harus terus dikawal agar dampaknya semakin luas, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tren penurunan angka kemiskinan. Menurutnya, perkembangan tersebut perlu dikaitkan dengan pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan penguatan ketahanan pangan.

“Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar. Tetapi ketika indikator ekonomi bergerak dan kemiskinan menunjukkan penurunan, tentu itu menjadi bagian dari perkembangan yang harus diapresiasi sekaligus dievaluasi agar hasilnya semakin besar,” kata Anshar.

Program 3 Juta Rumah dan Penyaluran Rumah Subsidi

Sektor perumahan turut menjadi perhatian dalam agenda pembangunan nasional. Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat realisasi pembangunan dan renovasi Program 3 Juta Rumah mencapai 324.213 unit hingga 13 Juni 2026.

Sementara itu, penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah melampaui 102.900 unit hingga pertengahan Juli 2026. Pemerintah menargetkan penyaluran sebanyak 350.000 unit rumah subsidi sepanjang 2026.

Anshar menilai pembangunan perumahan memiliki dampak ekonomi yang lebih luas daripada sekadar menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat.

Menurutnya, sektor ini turut menggerakkan industri konstruksi, meningkatkan kebutuhan bahan bangunan, membuka lapangan kerja, serta mendorong investasi.

Ketahanan Pangan dan Energi Jadi Agenda Strategis

Dalam bidang ketahanan pangan, Presiden Prabowo menyampaikan dalam pidato kenegaraan Agustus 2026 bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target awal.

Pemerintah juga mendorong swasembada energi, hilirisasi industri, serta penguatan badan usaha milik negara sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional.

Anshar menegaskan, ketahanan pangan dan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia.

“Ketahanan pangan dan energi merupakan fondasi negara. Karena itu, kebijakan menuju swasembada harus terus dikawal agar manfaatnya benar-benar sampai kepada petani, nelayan, pelaku usaha dan masyarakat luas,” ujarnya.

Logis 08 Kawal Pelaksanaan Program Pemerintah

Anshar menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari jumlah program yang diluncurkan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menyebut momentum menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo sebagai kesempatan untuk mengevaluasi capaian sekaligus mengidentifikasi sektor yang masih membutuhkan percepatan.

“Dua tahun bukan akhir. Justru ini momentum untuk melihat apa yang sudah berhasil, apa yang masih kurang, dan apa yang harus dipercepat. Pemerintahan harus terus bekerja, terutama dalam memperkuat ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan memastikan supremasi hukum berjalan,” kata Anshar.

Ia menambahkan, Logis 08 akan terus mengawal kebijakan pemerintahan Prabowo agar agenda pembangunan nasional berjalan konsisten.

“Pada akhirnya rakyat membutuhkan bukti. Ekonomi harus tumbuh, lapangan kerja harus terbuka, pangan dan energi harus kuat, rumah rakyat harus bertambah, dan hukum harus ditegakkan secara adil. Itu yang harus terus dikawal bersama,” pungkasnya. (*)