JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah lebih aktif mengendalikan inflasi, terutama menjaga stabilitas harga pangan yang langsung berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Tito mengatakan pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Stabilitas harga di daerah turut menentukan capaian inflasi secara nasional karena angka inflasi merupakan agregasi dari kondisi ekonomi di berbagai wilayah.
“Kami melihat bahwa pengendalian inflasi di tingkat daerah juga sangat bermanfaat untuk mengendalikan secara nasional, karena inflasi yang terjadi adalah kerjaan agregat pekerjaan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Tito saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
Tito mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian khusus terhadap pergerakan harga pangan atau komponen volatile food. Harga komoditas pangan dinilai dapat berubah dengan cepat sehingga membutuhkan pemantauan secara berkala.
Menurut Tito, pemantauan harga dilakukan untuk mengetahui penyebab kenaikan sekaligus menentukan bentuk intervensi yang tepat di masing-masing daerah.
“Saya berusaha terutama menjaga betul volatile items, makanan minuman, karena menyangkut masalah perut rakyat. Kalau sudah masalah perut rakyat, terlalu tinggi harganya, mahal, itu bisa menimbulkan grievances, ketidakpuasan,” kata Tito.
Karena itu, Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait terus memantau perkembangan inflasi di daerah.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah juga digelar setiap pekan. Dalam forum tersebut, pemerintah membahas berbagai komponen yang memengaruhi inflasi, mulai dari volatile food, administered prices, hingga core inflation.
Pemerintah juga menerapkan pemantauan khusus terhadap daerah yang mengalami kenaikan harga secara berkelanjutan.
Tito mengatakan apabila suatu daerah mencatat kondisi harga yang tinggi selama tiga pekan berturut-turut, Kemendagri akan mengirim tim untuk melakukan pengecekan langsung.
Tim tersebut akan mencari tahu penyebab kenaikan harga sekaligus merumuskan solusi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait.
“Kalau sampai tiga kali, tiga minggu berturut-turut daerah itu tinggi terus kita akan buat tim, turun ke sana. Kita melihat apa penyebabnya dan cari solusinya,” ungkap Tito.
Mekanisme tersebut diharapkan membuat pemerintah dapat merespons lebih cepat apabila terjadi tekanan harga di suatu wilayah, terutama pada komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Selain pengendalian inflasi, Tito mengatakan pemerintah terus mempercepat digitalisasi sektor keuangan dan pelayanan publik di daerah.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) turut memperkuat pemanfaatan data kependudukan. Data tersebut diintegrasikan dengan kementerian dan lembaga untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan publik.
Percepatan digitalisasi tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperluas penggunaan teknologi pada sektor keuangan dan pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. (bun)
