Journalis Independent, JAKARTA – Pemulihan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengandalkan perubahan regulasi. Kepastian hukum dan konsistensi penegakan aturan menjadi faktor penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat serta memberikan perlindungan setara bagi seluruh pelaku pasar.
Pandangan tersebut disampaikan Founder Nuraeni Darsa (NDA) & Melli Darsa Co., Melli Nuraeni Darsa, dalam diskusi bertajuk Reviving Trust in Indonesia’s Capital Market pada The 10th Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Melli menilai kepercayaan investor terhadap pasar modal tidak semestinya hanya diukur dari pergerakan harga saham atau potensi keuntungan investasi. Investor juga membutuhkan jaminan bahwa aturan diterapkan secara konsisten dan setiap pelaku pasar memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Menurutnya, pasar modal Indonesia sejak awal dibangun dengan komitmen menciptakan mekanisme perdagangan yang efisien. Tujuannya agar masyarakat, termasuk investor ritel, memiliki kesempatan untuk menginvestasikan dana mereka melalui pasar modal.
Namun, upaya membangun pasar yang efisien harus diikuti kepastian mengenai perlindungan hak investor dan penegakan aturan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
“It’s not about that they want assurance is that the prices always go up. But they want to make sure that there’s certainty and that there’s enforcement and everyone has equality before the law,” ujar Melli.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa investor tidak semata-mata mengharapkan harga saham terus meningkat. Lebih dari itu, mereka membutuhkan kepastian hukum, penegakan aturan, serta kesetaraan perlakuan bagi seluruh pihak yang terlibat di pasar modal.
Melli juga menilai perhatian yang diberikan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai tekanan dari pihak eksternal.
Menurutnya, berbagai persoalan yang disoroti MSCI justru dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi tata kelola pasar modal dan memperbaiki aspek-aspek yang selama ini membutuhkan pembenahan.
Ia mengingatkan bahwa tuntutan mengenai transparansi dan tata kelola bukanlah sesuatu yang seharusnya dihindari. Sebaliknya, hal tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi internal regulator maupun seluruh pelaku pasar.
“What MSCI is asking us is not anything that we shouldn’t be asking ourselves,” ucapnya.
Dengan demikian, perhatian MSCI semestinya mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk melihat kembali kualitas transparansi, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengawasan di pasar modal Indonesia.
Bagi Melli, pembenahan tidak cukup dilakukan dengan menambah atau mengubah aturan. Regulasi yang baik harus disertai penerapan yang konsisten sehingga memberikan kepastian bagi investor dalam mengambil keputusan.
Lebih lanjut, Melli menyoroti persoalan penegakan hukum yang dinilainya masih menjadi tantangan dalam membangun kepercayaan terhadap pasar modal.
Menurutnya, keberadaan regulasi tidak akan memberikan hasil optimal apabila penerapannya tidak konsisten atau justru menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pelaku pasar tertentu.
Kepastian mengenai mekanisme penjatuhan sanksi juga menjadi aspek penting. Setiap pelanggaran harus memiliki konsekuensi yang jelas berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga investor maupun pelaku pasar memahami standar yang harus dipatuhi.
Ketidakpastian dalam penerapan sanksi, sebaliknya, berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi di Indonesia.
Karena itu, konsistensi penegakan aturan menjadi salah satu fondasi untuk membangun pasar modal yang kredibel. Investor membutuhkan keyakinan bahwa mekanisme pengawasan berjalan dan pelanggaran ditangani berdasarkan aturan yang sama, tanpa membedakan posisi maupun kepentingan pihak yang terlibat.
Dalam diskusi tersebut, Melli juga menyinggung pentingnya peran lembaga negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Ia mendorong masyarakat untuk terus mengingatkan para wakil rakyat agar menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Menurutnya, partisipasi publik dan keberanian menyampaikan kritik tetap dibutuhkan untuk mendorong perbaikan tata kelola. Kepercayaan terhadap sistem tidak seharusnya hilang hanya karena masyarakat merasa upaya pengawasan tidak akan menghasilkan perubahan.
Pesan tersebut memperluas persoalan kepercayaan pasar modal dari sekadar urusan regulasi ke aspek tata kelola kelembagaan dan pengawasan publik.
Pada akhirnya, pemulihan kepercayaan investor membutuhkan lebih dari sekadar perubahan kebijakan. Transparansi, kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, dan konsistensi penegakan aturan harus berjalan beriringan agar pasar modal Indonesia mampu memberikan rasa aman bagi seluruh investor, termasuk masyarakat yang berinvestasi dalam skala kecil. *






