Fadli Zon Ungkap Nomor HP Disadap Selama Lima Tahun, Dua Kali Diperiksa Polisi

Journalist Independent
Fadli Zon (dok. Biro Pers)
Fadli Zon (dok. Biro Pers)

Journalist Independent, JAKARTA — Kasus dugaan penyadapan ilegal yang tengah ditangani kepolisian ternyata menyeret sejumlah nama penting di lingkungan politik dan pemerintahan.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengungkapkan dirinya juga menjadi korban penyadapan yang berlangsung cukup lama, bahkan sejak 2021 hingga 2026.

Pengakuan tersebut disampaikan Fadli melalui akun media sosialnya pada Sabtu, 21 November 2026. Ia menyebut aparat kepolisian telah dua kali meminta klarifikasi dan keterangan darinya terkait dugaan penyadapan tersebut.

Fadli mengatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan posisinya sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh jaringan yang kini sedang diselidiki polisi.

“Beberapa hari lalu, saya dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal,” ungkap Fadli.

Ia mengaku baru mengetahui bahwa nomor telepon selulernya diduga telah disadap selama lima tahun. Rentang waktu tersebut membuatnya termasuk salah satu pihak yang mengalami penyadapan paling lama dalam perkara yang sedang diusut aparat.

“Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026,” katanya.

Fadli juga menjelaskan bahwa penyadapan tersebut terjadi ketika dirinya masih aktif menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Pengungkapan ini menambah daftar pihak yang diduga menjadi sasaran praktik penyadapan ilegal. Kasus tersebut sebelumnya berkembang dari penyelidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Polisi Telah Tetapkan Empat Tersangka

Dalam perkembangan penanganan perkara, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Baca Juga  Megawati Ungkap Pernah Merasa Disadap, Kembali Singgung Peringatan agar Listyo Sigit Dicopot

Penyidik menduga praktik tersebut tidak hanya menyasar satu atau dua individu. Sejumlah kelompok yang disebut masuk dalam daftar pihak terdampak meliputi pejabat negara, tokoh politik, insan media, pengurus organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Meski empat orang telah menjadi tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, kepolisian belum menetapkan tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Untuk menjerat para tersangka, penyidik menggunakan sejumlah ketentuan hukum. Salah satunya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai dugaan penyadapan, yang memiliki ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Polisi juga menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Selain itu, penyidik menggunakan Pasal 332 KUHP mengenai dugaan akses ilegal dengan ancaman hukuman enam hingga tujuh tahun penjara, bergantung pada ketentuan yang disangkakan.

Penyidikan turut mengacu pada Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan keterlibatan bersama dalam tindak pidana maupun tindakan menggerakkan orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Di sisi lain, perkara ini juga berdampak pada karier sejumlah anggota kepolisian. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui proses etik Polri. Keduanya diketahui mengajukan banding atas putusan tersebut.

Pengakuan Fadli Zon membuat perkara ini semakin menjadi perhatian publik. Sebab, dugaan penyadapan selama bertahun-tahun tidak hanya menyangkut persoalan keamanan komunikasi pribadi, tetapi juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai perlindungan privasi dan keamanan informasi di lingkungan pejabat negara. (*)