Journalist Independent.com, MAKASSAR – Kasus dugaan kekerasan seksual ayah berinisial MA (46) terhadap dua anak kandungnya di dua lokasi, Gowa dan Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) dihentikan atau SP3 di Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel. Penghentian penyidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2026 dengan alasan tidak cukup bukti. Hal tersebut diungkap Koalisi Advokasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sulsel (KAKKPAS).
Gabungan koalisi ini terdiri dari Institute of Community Justice (ICJ) Makassar, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel, LBH APIK Makassar, dan LBH Haros ini melaporkan kejanggalan penyidikan ke Propam melalui layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada 21 Oktober 2026, serta mengirimkan surat resmi ke Presiden, Komisi III DPR RI, hingga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
“Selain Dumas, koalisi juga ini melakukan upaya dengan menyurat kepada Bapak Presiden. Sudah melakukan upaya-upaya persuratan,” kata Direktur ICJ Makassar, Husaimah Husain, di Makassar, Jumat (20/11/2026).
Husaimah mengungkapkan, penghentian penyidikan oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sulsel ganjil. Pasalnya, tim pendamping telah menyerahkan sejumlah alat bukti kuat yang justru tidak dipertimbangkan penyidik.
Menurut Husaimah, salah satu bukti krusial adalah rekaman pesan suara (voice note) WhatsApp saat terduga pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap korban di Sengkang, Kabupaten Wajo.
“Anak korban sempat merekam karena kebetulan sedang memegang ponsel, lalu voice note itu dikirim ke kakaknya untuk disimpan. Saat gelar perkara khusus kedua di Polda, kami sudah minta bukti ini diuji forensik di Labfor, tetapi tidak digubris hingga akhirnya keluar SP3,” ujarnya.
Selain rekaman suara, koalisi juga meminta penyidik memeriksa data absensi digital kantor terduga pelaku. Hal ini berkaitan dengan alibi MA yang mengaku sudah berada di kantor pada pukul 06.30 Wita saat peristiwa pelecehan di Gowa terjadi.
“Terduga pelaku memiliki kapasitas dan posisi strategis sehingga dia bisa akses absen digital itu di mana pun dan kapan pun. Itu pemikiran kami dan itu kita sudah sampaikan ke penyidik tetapi itu lagi-lagi tidak menjadi bahan pertimbangan,” papar Husaimah.
Ia juga menyampaikan, anak tersebut tidak tinggal bersama orangtuanya. Sementara anak tersebut harusnya mendapatkan hak pendidikan dan seterusnya.
“Hak anak untuk pendidikan dan segala macam, kini orangtuanya lepas,” tukas Husaimah.
Kronologi Kasus Sejak 2022
Sementara itu, perwakilan LPA Sulsel, Ida Warida, mengungkapkan bahwa dugaan kekerasan seksual terhadap dua bersaudara, yakni ARR (22) dan adiknya ANK (14), telah berlangsung berulang kali sejak tahun 2022.
Bahkan, kekerasan tersebut dialami korban sejak masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) atau sekitar usia 10 tahun.
Karena tidak tahan, ibu kandung bersama kedua korban sempat dua kali meninggalkan rumah pada 2022 dan 2023. “Ibu korban bahkan pernah memergoki langsung MA berada di dalam kamar korban dalam kondisi tanpa busana,” ucap Ida.
Ida menyampaikan, pada 2025, ibu korban mendampingi anaknya melapor ke Polres Gowa. Terduga pelaku sempat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama satu hari, sebelum akhirnya bebas melalui jalur praperadilan setelah ibu korban mencabut laporan.
“Ada relasi kuasa dan posisi rentan di sini. Suami sempat mencari celah dengan mengadukan balik istrinya atas dugaan pencurian dalam keluarga, sehingga ibu korban tertekan dan mencabut laporan di Polres Gowa,” jelas Ida.
Tak terima dengan situasi tersebut, ARR selaku kakak kandung kemudian melaporkan kembali kasus yang menimpa dirinya dan adiknya ke Polda Sulsel melalui dua laporan polisi terpisah yakni, LP 691 dan LP 1085. Namun, kedua laporan tersebut berujung SP3.
Ida menambahkan, kondisi psikologis kedua korban saat ini sangat memprihatinkan berdasarkan asesmen UPT PPA Sulsel dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Korban mengalami trauma yang sangat tinggi. Hasil asesmen menyebutkan korban kakak memiliki kecenderungan hendak bunuh diri jika tidak mendapatkan intervensi dan pendampingan yang maksimal,” ungkapnya.
Dinilai Bertentangan dengan UU TPKS
LBH APIK Makassar, Siti Nurfaidah Said, menegaskan bahwa alasan penyidik menghentikan kasus karena kurang bukti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UU TPKS, keterangan korban sudah dikategorikan sebagai alat bukti yang sah, terlebih didukung hasil visum, surat keterangan psikolog klinis, keterangan saksi, serta dokumen elektronik.
“Kami juga menyoroti adanya upaya perdamaian atau intervensi dari pihak luar agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan dalih nafkah ekonomi. Padahal, Pasal 23 UU TPKS secara tegas melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual melalui jalur damai atau restorative justice di luar pengadilan,” tegas Nurfaidah.
Surati Presiden hingga Komisi III DPR
Sementara itu, perwakilan LBH Haros, Qanita Abubakar, menyatakan bahwa langkah Dumas dan pengiriman surat ke Presiden, Komisi III DPR RI, serta Kompolnas merupakan upaya kontrol publik terhadap kinerja penyidik.
Koalisi mendesak Mabes Polri melalui Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri untuk turun tangan mengevaluasi dasar penerbitan SP3 oleh Polda Sulsel serta membuka kembali penyidikan kasus tersebut demi keadilan bagi korban.
“Di sinilah inilah fungsinya kami mendumas di pihak kepolisian agar kami juga bisa mendapatkan titik terang dan mendapatkan keadilan bagi korban anak dan perempuan ini,” pungkasnya.
Poin Tuntutan Koalisi Advokasi (KAKKPAS Sulsel):
1. Mendesak Polri melakukan evaluasi dan penelaahan menyeluruh terhadap proses penyidikan dan dasar penerbitan SP3.
2. Meminta Wassidik Bareskrim Polri mengevaluasi dasar pertimbangan penghentian penyidikan di Polda Sulsel.
3. Meminta penjelasan terbuka mengenai penilaian seluruh keterangan dan alat bukti yang telah diajukan pendamping korban.
4. Meminta pemeriksaan dilakukan dengan perspektif korban sesuai amanat UU TPKS dan UU Perlindungan Anak.
5. Memastikan korban memperoleh pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta perlindungan maksimal dari tekanan dan intimidasi bersama Kementerian PPPA dan LPSK.
Tim telah meminta keterangan ke Polda Sulsel, melalui Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto. Namun, hingga berita ini diturunkan, Didik belum merespons pesan singkat yang dikirimkan. (na)






