Mahfud MD Ragukan Pengakuan Penyadapan Prabowo untuk Kepentingan Pribadi, Singgung Dugaan Sabotase Politik

Journalist Independent
Prof Mahfud MD
Prof Mahfud MD

Journalist Independent, JAKARTA – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan baru mengenai siapa sebenarnya pihak yang berkepentingan di balik tindakan tersebut.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meragukan pengakuan bahwa penyadapan hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Mahfud menilai klaim tersebut sulit diterima secara logika. Menurutnya, tindakan menyadap komunikasi seorang kepala negara tanpa izin bukan perkara sederhana, terlebih jika dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan besar dalam institusi kepolisian.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat berbincang dengan akademisi Rhenald Kasali dalam sebuah siniar yang tayang di YouTube pada Kamis (19/11/2026).

Dalam percakapan tersebut, Rhenald menyinggung pengakuan yang menyebutkan bahwa penyadapan dilakukan tanpa melibatkan pihak lain sebagai pengguna akhir atau end user.

Mahfud langsung mempertanyakan alasan di balik pengakuan tersebut. Ia tidak percaya penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo semata-mata dilakukan untuk kepentingan pribadi.

“Kalau klaim itu hanya untuk Listyo, kita tidak percaya. Itu omong kosong,” kata Mahfud.

Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut menilai, apabila penyadapan memang bertujuan membantu atau melindungi presiden, semestinya ada komunikasi dan permintaan izin terlebih dahulu.

Menurutnya, tindakan tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar apabila dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang menjadi sasaran penyadapan.

Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya tujuan lain di balik tindakan tersebut. Mahfud menilai alasan kepentingan pribadi tidak cukup menjelaskan mengapa komunikasi kepala negara perlu disadap secara diam-diam.

Lebih jauh, Mahfud menghubungkan polemik penyadapan dengan dinamika politik yang terjadi sebelum pergantian Kapolri pada 1 Oktober 2026.

Ia mengamati adanya gelombang kritik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo yang cukup masif pada periode tersebut. Serangan melalui media sosial juga berlangsung bersamaan dengan sejumlah peristiwa di lapangan, termasuk gangguan pemadaman listrik dan aksi demonstrasi.

Baca Juga  Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Tengah Isu Penyadapan Presiden: Tito Hadir, Idham Azis Tak Tampak

Berdasarkan pengamatannya, Mahfud menduga rangkaian peristiwa tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya melemahkan legitimasi pemerintahan.

Ia kemudian menyoroti perubahan arah perhatian publik setelah posisi Kapolri berganti dan persoalan penyadapan mencuat.

Menurut Mahfud, sorotan yang sebelumnya banyak tertuju kepada Presiden Prabowo kini justru beralih kepada mantan Kapolri.

“Sejak Kapolri diganti, serangan beralih ke sana. Sekarang Pak Prabowo relatif aman dari serangan itu,” ujarnya.

Mahfud melihat perubahan tersebut sebagai salah satu indikasi yang patut dicermati dalam membaca dinamika politik nasional. Ia menduga persoalan penyadapan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kemungkinan adanya kepentingan politik yang lebih luas.

Meski demikian, pandangan tersebut merupakan analisis dan dugaan Mahfud, bukan kesimpulan hukum mengenai pihak yang berada di balik penyadapan.

Di sisi lain, Mahfud memahami apabila proses penanganan perkara nantinya dibatasi pada aspek tertentu. Menurutnya, langkah tersebut bisa dipertimbangkan untuk menjaga stabilitas nasional dan mencegah polemik berkembang menjadi konflik sosial berkepanjangan.

Ia menilai penegakan hukum tetap penting, tetapi pemerintah juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap persatuan masyarakat.

Polemik penyadapan terhadap Presiden Prabowo kini tidak hanya menyangkut persoalan hukum dan kewenangan aparat, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, motif, serta kemungkinan kepentingan politik di baliknya. (*)