Wanti-Wanti Bos BGN: Dapur MBG Dilarang Pakai Beras SPHP dan Minyakita

Journalist Independent
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. (Foto: BGN)

Journalist Independent, Jambi – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memperingatkan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan minyak goreng Minyakita untuk memasak makanan bagi penerima program. Bahan pangan yang mendapat dukungan kebijakan harga pemerintah itu dilarang digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Larangan tersebut kembali ditegaskan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026). Dia mengatakan aturan itu bukan kebijakan baru, melainkan sudah ditegaskan sejak hari pertama dirinya menjabat Kepala BGN dan tercantum dalam standar operasional prosedur (SOP) dapur MBG.

Sudaryono menjelaskan beras SPHP serta Minyakita merupakan komoditas yang distribusi dan harganya diatur pemerintah untuk membantu menjaga stabilitas pasokan pangan serta keterjangkauan harga di masyarakat. Karena memiliki peruntukan kebijakan tersendiri, kedua produk tersebut tidak boleh digunakan sebagai bahan baku dapur MBG.

“Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Nggak boleh,” tegasnya.

BGN sebelumnya juga telah menyampaikan larangan penggunaan sejumlah komoditas bersubsidi untuk operasional SPPG, termasuk gas elpiji 3 kg. Ketentuan ini berkaitan dengan penggunaan produk yang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat dalam skema kebijakan harga pemerintah, bukan untuk pengadaan bahan operasional program MBG.

Masyarakat Diminta Ikut Awasi Dapur MBG

BGN meminta masyarakat turut mengawasi pelaksanaan program, terutama penggunaan bahan baku di dapur SPPG. Sudaryono meminta warga, jurnalis maupun pengguna media sosial melaporkan jika menemukan dapur MBG yang masih menggunakan beras SPHP atau Minyakita.

Laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada BGN melalui surat, email maupun pesan WhatsApp. BGN menyatakan laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dan pengelola yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi.

Baca Juga  Bahlil Bantah Terlibat Skandal Penyadapan Prabowo: Saya Juga Disadap

“Kalau awak media atau netizen menemukan, tolong lapor sama saya, kita sanksi dia. Karena itu sudah jelas, di SOP-nya jelas,” ujarnya.

Dia menegaskan aturan tersebut telah tercantum dalam SOP sehingga pengelola dapur seharusnya memahami batasan penggunaan bahan pangan dalam pelaksanaan MBG. Pengawasan publik diharapkan membantu BGN menemukan pelanggaran yang tidak selalu terjangkau pemeriksaan langsung.

Pengawasan Tak Hanya soal Bahan Baku

Sudaryono juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap SOP dalam seluruh tahapan pengelolaan dapur, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyimpanan dan distribusi makanan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah bahan pangan tidak layak konsumsi masuk ke menu yang disajikan kepada penerima manfaat.

Dalam sidak dapur SPPG di Jambi, BGN juga menyoroti keamanan pangan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran program. BGN menyebut pengawasan akan diperkuat melalui penambahan personel, pendampingan pengelola, serta tenaga berpengalaman di bidang pengolahan makanan.

Sudaryono mengatakan pembenahan tata kelola MBG harus dilakukan secara terbuka, termasuk ketika ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program. Dia meminta setiap persoalan di lapangan diselesaikan, bukan ditutupi atau dihindari.

“Intinya adalah kita berbenah. Kalau ada masalah kita atasi pasti. Kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah itu dan kita selesaikan,” katanya. (*)