Mantan Kadis PUPR Jeneponto Bersama 3 Rekan Ditahan, Diduga Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar

Journalist Independent
Empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek SPAM Jeneponto digiring petugas menuju mobil tahanan usai ditetapkan dan ditahan Kejari Jeneponto.
Empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek SPAM Jeneponto digiring petugas menuju mobil tahanan usai ditetapkan dan ditahan Kejari Jeneponto.(ist)

JournalistIndependent, JENEPONTO – Dugaan penyimpangan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Jeneponto menyeret mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama tiga orang lainnya ke tahanan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto menetapkan keempatnya sebagai tersangka setelah menemukan indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp1,27 miliar.

Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan jaringan perpipaan SPAM yang dibiayai anggaran tahun 2023 dan 2024. Total dana yang digunakan untuk kegiatan di 24 lokasi itu mencapai Rp8.107.927.000 atau lebih dari Rp8,1 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo mengatakan, empat orang yang kini berstatus tersangka masing-masing berinisial MJA, mantan Kepala Dinas PUPR Jeneponto yang sebelumnya menjabat Pengguna Anggaran (PA).

Selanjutnya S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dua tersangka lainnya berinisial MS dan NB. Keduanya diketahui merupakan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam pelaksanaan program pembangunan fasilitas air minum tersebut.

Pengungkapan perkara ini bermula dari penyelidikan terhadap pelaksanaan proyek yang tersebar di sejumlah titik. Dalam perkembangannya, penyidik menemukan persoalan sejak tahap perencanaan hingga pengerjaan fisik di lapangan.

Salah satu temuan berkaitan dengan pemilihan lokasi pembangunan yang diduga tidak melalui pertimbangan kebutuhan masyarakat secara tepat. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan tujuan program penyediaan air minum yang semestinya berangkat dari kebutuhan penerima manfaat.

Ia mengungkapkan bahwa penyimpangan juga ditemukan dalam proses penyusunan dokumen anggaran kegiatan.

“Penetapan lokasi tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat yang memadai, penyusunan RAB dilakukan oleh TLF , bukan KKM sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Selain persoalan perencanaan, penyidik turut menyoroti keterlibatan Tenaga Fasilitator Lapangan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Baca Juga  Maling Bobol Rumah di Kisaran, Polisi Tangkap Pelaku Kurang dari 24 Jam

Padahal, berdasarkan mekanisme yang semestinya diterapkan, penyusunan dokumen tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM).

Pemeriksaan lebih lanjut juga mengungkap dugaan ketidakwajaran harga pembelian sejumlah material proyek. Pompa air dan bak reservoir diduga dibeli dengan nilai yang telah digelembungkan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pada pelaksanaan pekerjaan, penyidik menemukan indikasi ketidaksesuaian antara volume fisik yang dikerjakan dengan pekerjaan yang seharusnya direalisasikan berdasarkan perencanaan.

Dugaan penyimpangan semakin menguat setelah ditemukan indikasi pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin pekerjaan. Uang yang dipotong tersebut diduga diterima atau dialirkan kepada sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek.

Penyidik menduga keempat tersangka mempunyai peran berbeda dalam rangkaian perbuatan tersebut. Keterlibatan mereka diduga mencakup pengaturan lokasi pembangunan, penyusunan anggaran, pengarahan pembelian material hingga pemotongan dan penerimaan dana proyek.

Untuk memperkuat pembuktian, tim penyidik Kejari Jeneponto telah memeriksa 186 orang saksi selama proses penyidikan. Selain itu, empat orang ahli turut dimintai keterangan guna membantu mengungkap aspek teknis dan hukum dalam perkara tersebut.

Sejumlah dokumen, barang bukti serta bukti elektronik juga telah dikumpulkan sebagai bagian dari proses pembuktian. Sementara itu, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan melibatkan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil audit lembaga tersebut menunjukkan bahwa dugaan korupsi pembangunan SPAM Jeneponto menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52 atau sekitar Rp1,27 miliar.

Setelah menilai kecukupan alat bukti dari rangkaian pemeriksaan tersebut, penyidik kemudian meningkatkan penanganan perkara dengan menetapkan MJA, S, MS, dan NB sebagai tersangka.

Keempatnya selanjutnya menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung mulai 18 November hingga 7 Desember 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto.

Baca Juga  12 Rumah di Jeneponto Hangus Terbakar Gegara Lilin saat Mati Lampu

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dakwaan primair.

Sementara dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 undang-undang yang sama juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Kejari Jeneponto masih membuka kemungkinan pengembangan perkara untuk menelusuri pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan penyimpangan proyek tersebut. Penyidik juga melakukan pelacakan aset guna mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. (MA)