Listyo Sigit Jalani Sidang Etik Pekan Depan Terkait Dugaan Penyadapan Prabowo

Journalist Independent
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Journalist Independent, JAKARTA – Listyo Sigit Prabowo (LSP) dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pekan depan. Sidang tersebut berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan kepolisian.

Kepastian jadwal tersebut disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

“Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan,” kata Trunoyudo.

Trunoyudo menjelaskan, pelaksanaan sidang etik tersebut akan mengikuti mekanisme pembentukan majelis sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ia menyebut ketentuan mengenai susunan majelis diatur dalam Pasal 42 peraturan tersebut. Mekanisme itu menjadi dasar pembentukan majelis untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri.

“Tepatnya di Pasal 42 kalau tidak salah. Kami sampaikan bahwasannya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” ungkapnya.

Dalam Pasal 42, susunan organisasi KKEP terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Ketua serta wakil ketua juga merangkap sebagai anggota dalam majelis pemeriksa.

Ketentuan tersebut turut mengatur komposisi pangkat anggota KKEP. Personel yang menjadi anggota majelis harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Pengaturan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pemeriksaan etik di lingkungan Polri, termasuk dalam perkara yang melibatkan personel dengan jabatan dan pangkat tertentu.

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini, Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (AS), Eko Hadi (EH), dan Slamet Uliandi (SU).

Baca Juga  Bobol Toko Emas Di Pare-Pare, Micca Takluk Ditangan Unit II Resmob Polda Sulsel

Perkembangan penanganan perkara tersebut juga telah berlanjut ke proses pemeriksaan etik terhadap sejumlah pihak yang terlibat.

Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebelumnya telah menjalani sidang KKEP dan dijatuhi sanksi etik maupun administratif. Dalam putusannya, perbuatan keduanya dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Selain sanksi etik, keduanya juga dijatuhi hukuman administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas kepolisian.

Namun, putusan tersebut belum menjadi akhir dari proses etik yang dijalani keduanya. Ahrie Sonta dan Eko Hadi menyatakan mengajukan banding atas keputusan pemberhentian tersebut.

Sementara itu, sidang terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan. Agenda tersebut menjadi tahapan lanjutan dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri terkait perkara penyadapan ilegal.