Journalist Independent.com, BONE – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), belum mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong. Rapat pengambilan keputusan yang digelar Selasa (17/11/2026) berlangsung alot. Perbedaan pendapat di antara anggota BK membuat pembahasan belum mencapai kesepakatan hingga menjelang malam.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 14.00 Wita itu akhirnya diskors dan dijadwalkan berlanjut pada Rabu (18/11/2026).
Sumber internal BK DPRD Bone yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, rapat tersebut dihadiri empat dari lima anggota BK. Tenaga ahli juga turut dilibatkan untuk membantu merumuskan keputusan.
“Sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini diagendakan sedianya keputusan, tapi memang alot pendapat-pendapat daripada kami di Badan Kehormatan dan sampai menjelang magrib belum ada kesepahaman sehingga rapat diskors untuk dilakukan esok hari,” ujarnya dikutip dari Tribun Timur.
Ia menjelaskan, sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan, BK telah melalui serangkaian proses pemeriksaan. Tahapan itu dimulai dari registrasi laporan dan dokumen pendukung, klarifikasi terhadap pihak pengadu maupun teradu, hingga pemeriksaan saksi-saksi dari kedua belah pihak.
Dalam merumuskan keputusan, anggota BK mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti, serta pendapat tenaga ahli.
Menurutnya, perbedaan pandangan atau dissenting opinion merupakan hal yang dimungkinkan dalam proses pengambilan keputusan. Setiap anggota BK memiliki kesempatan menyampaikan pendapat berdasarkan hasil pemeriksaan.
Namun, jika tidak tercapai kesepahaman, keputusan akan ditentukan berdasarkan suara mayoritas.
“Kalau terjadi perbedaan pendapat, tentu kita akan mengambil yang mayoritas,” jelasnya.
Empat Jenis Sanksi Menanti
Dalam perkara tersebut, terdapat empat jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak teradu apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
Sanksi itu meliputi teguran lisan, teguran tertulis, rekomendasi pemberhentian dari jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan, hingga pemberhentian sebagai anggota DPRD.
Setelah keputusan ditetapkan, hasilnya akan dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Bone.
Keputusan tersebut juga akan ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pimpinan DPRD, serta pimpinan partai politik dari pihak teradu.
Sumber internal BK itu menambahkan, sesuai tata beracara BK DPRD Bone, proses pengambilan keputusan memiliki batas waktu maksimal 60 hari kerja sejak penanganan perkara dimulai.
Berdasarkan perhitungan BK, tenggat waktu tersebut jatuh pada 18 November 2026.
“Yang jelas bahwa seperti yang saya sampaikan tadi di awal, 60 hari kerja itu jatuh pada tanggal 18 dan kalau kita mengartikan tanggal 18 berarti sampai pukul 00.00 tengah malam,” tandasnya.
Hingga Selasa malam, jadwal lanjutan rapat belum ditentukan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan para anggota BK.
Berawal dari Dugaan Penganiayaan
Kasus yang menyeret Andi Tenri bermula dari laporan dugaan penganiayaan yang dilayangkan seorang staf Sekretariat DPRD Bone berinisial YNS atau Yuli Novita Sari (29) ke Polres Bone.
Laporan tersebut dibuat pada Rabu (22/7/2026), setelah Yuli mengaku mengalami tindakan kekerasan di kantin Kantor DPRD Bone.
Peristiwa itu diduga berawal dari persoalan penyediaan kue untuk menjamu tamu pimpinan DPRD.
Yuli mengaku dipanggil ke kantin sebelum mengalami perlakuan yang dinilainya merendahkan martabat. Ia mengaku wajahnya dilempari kue, disiram air mineral, kemudian dilempari botol saus.
Korban diketahui merupakan staf DPRD Bone dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Bantahan Andi Tenri
Sementara itu, Andi Tenri membantah sejumlah tuduhan yang disampaikan Yuli. Ia menyebut keterangan korban tidak sepenuhnya sesuai dengan kejadian sebenarnya. Kini, laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut masih menunggu keputusan BK DPRD Bone.
“Apa yang disebut di media sosial itu tidak sepenuhnya benar, dan saya akan melapor balik karena nama baik saya sudah dicemarkan,” ungkap Andi Tenri.
Andi Tenri Walinonong lalu menjelaskan kejadian berawal saat adanya kunjungan kerja dari Komandan Batalyon (Danyon) Kavaleri 10/Mendagiri. Namun, saat itu dirinya masih berada di luar sehingga tamu diterima oleh Kepala Bagian (Kabag) DPRD.
“Saya kedatangan tamu tapi saat itu saya masih di luar kantor sehingga saya utus Kabag untuk melayani tamu dan setelah tiba di kantor ternyata tamu saya sudah pergi jadi saya langsung ke kantin bersama Pak Sekwan,” katanya. (id)






