KPK Periksa Kakanwil ATR/BPN Sulsel dalam Kasus Dugaan Korupsi, Ini Fakta Pemeriksaannya

Journalist Independent

Journalist Independent, JAKARTA — Penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyentuh jajaran pejabat daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Sulawesi Selatan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan ini menjadi perhatian di Sulawesi Selatan karena melibatkan pimpinan instansi pertanahan tingkat provinsi. Pejabat yang diperiksa berinisial W. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap W di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

W tidak menjalani pemeriksaan sendirian. Penyidik juga memanggil Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jambi berinisial H untuk memberikan keterangan dalam kasus dugaan korupsi yang sama.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemanggilan kedua pejabat tersebut. Ia menyebut pemeriksaan berlangsung di kantor pusat lembaga antirasuah di Jakarta.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama H selaku Kakanwil ATR/BPN Jambi dan W selaku Kakanwil ATR/BPN Sulsel,” kata Budi kepada wartawan.

Pemanggilan dua kepala kantor wilayah ini menunjukkan penyidik tengah mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai mengetahui perkara tersebut.

Namun, KPK belum membeberkan secara terperinci materi pertanyaan maupun hubungan kedua pejabat itu dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Notaris dan Direktur Perusahaan Turut Dimintai Keterangan

Selain pejabat ATR/BPN dari Sulawesi Selatan dan Jambi, KPK turut memeriksa seorang notaris berinisial JSU. Penyidik juga meminta keterangan LA yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Alia Digital Printex.

Keduanya menjalani pemeriksaan di Jakarta pada hari yang sama. Keterlibatan notaris dan pimpinan perusahaan dalam daftar saksi memperlihatkan bahwa penyidik tidak hanya menggali informasi dari lingkungan internal kementerian, tetapi juga menelusuri keterangan pihak lain yang berkaitan dengan perkara.

Baca Juga  Kabur dari Razia, Pengendara Bonceng Tiga Tabrak Polisi di Makassar Ditangkap

Meski demikian, belum ada penjelasan resmi mengenai materi pemeriksaan terhadap JSU maupun LA. KPK juga belum mengungkap secara detail dugaan peran masing-masing saksi dalam perkara korupsi di lingkungan ATR/BPN tersebut.

Budi Prasetyo menambahkan, penyidik turut memanggil enam saksi lainnya untuk menjalani pemeriksaan. Berbeda dengan pemeriksaan terhadap pejabat ATR/BPN Sulsel dan Jambi, keenam saksi tersebut diperiksa di Polresta Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Pemeriksaan yang berlangsung di dua lokasi berbeda ini menjadi bagian dari upaya KPK mengumpulkan informasi dan memperkuat penanganan perkara.

KPK belum menyampaikan kesimpulan mengenai hasil pemeriksaan para saksi, termasuk keterangan yang diperoleh dari Kakanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan.

Pemanggilan sebagai saksi juga tidak serta-merta menunjukkan seseorang terlibat atau menjadi tersangka dalam perkara korupsi. Penyidik masih perlu mendalami keterangan setiap pihak untuk mengungkap konstruksi perkara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Perkembangan kasus ini pun patut menjadi perhatian publik di Sulawesi Selatan, mengingat pemeriksaan telah menyentuh pejabat tertinggi ATR/BPN di tingkat provinsi. (*)