Journalist Independent.com, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar mengingatkan pemerintah kota agar penyusunan anggaran 2027 tidak sekadar berorientasi pada efisiensi belanja. Program prioritas, terutama yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan pelayanan publik, diminta tetap mendapat dukungan anggaran yang memadai.
Catatan itu disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan tersebut berujung pada penandatanganan KUA-PPAS 2027 dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam. Rapat dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD.
Mewakili Banggar, Ray Suryadi Arsyad mengatakan rancangan Kebijakan Umum APBD 2027 pada prinsipnya telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Namun, Banggar masih memberikan sejumlah catatan terhadap penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara.
“Kami dari Banggar mengapresiasi sinergi TAPD bersama perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),” kata Ray, Senin (16/11/2026).
Menurut Ray, penyesuaian belanja yang dilakukan pemerintah kota harus didasarkan pada kebutuhan faktual di lapangan. Efisiensi anggaran tidak boleh membuat program prioritas dan kegiatan mendesak yang telah direncanakan dalam RKPD 2027 serta RPJMD Makassar 2025–2029 justru tidak terlaksana secara optimal.
Banggar juga menyoroti pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 yang akan digeser ke tahun anggaran 2027. Penggunaannya diminta dilakukan secara terukur dan akuntabel agar dana yang berasal dari anggaran publik itu kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Penggunaan SiLPA harus dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel agar anggaran yang bersumber dari masyarakat dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Selain itu, Banggar meminta pemerintah kota mempertimbangkan kebutuhan tambahan anggaran maupun kegiatan pada sejumlah perangkat daerah. Namun, penambahan tersebut harus memperhitungkan kemampuan penyerapan anggaran dan keberlanjutan penyelesaian kegiatan yang masih berjalan pada 2026.
Perhatian juga diarahkan kepada perangkat daerah yang memiliki peran dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperbaiki pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
Banggar meminta indikator pembangunan tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan 2027, sehingga alokasi anggaran tidak lepas dari target yang telah ditetapkan dalam RKPD.
Hasil pembahasan terperinci antara Banggar, TAPD, dan perangkat daerah selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan dokumen anggaran. DPRD meminta rekomendasi hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 disampaikan kepada Wali Kota Makassar untuk ditindaklanjuti TAPD bersama seluruh perangkat daerah.
Dengan demikian, penyusunan APBD 2027 diharapkan tidak hanya menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga memastikan anggaran yang tersedia mendukung pencapaian target pembangunan dan kebutuhan masyarakat. (in)






