Journalist Independent, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026 belum dicairkan. Saat ini, program bantuan untuk pekerja tersebut masih dalam proses peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Yassierli meminta masyarakat bersabar menunggu kepastian pencairan. Ia juga mengingatkan pekerja agar berhati-hati terhadap informasi palsu maupun modus penipuan yang mengatasnamakan program BSU.
“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli saat ditemui ANTARA di Bandung, Sabtu (14/11/2026).
Ia memastikan hingga saat ini belum ada bantuan BSU kuartal IV 2026 yang disalurkan kepada pekerja. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi pencairan yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.
“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan,” katanya.
Pernyataan Menaker tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pekerja belum dapat menerima bantuan BSU untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi mengenai tahapan dan jadwal penyaluran.
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan BSU kuartal IV 2026 dengan total bantuan Rp900.000 bagi setiap pekerja yang memenuhi persyaratan. Bantuan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan dan direncanakan dibayarkan sekaligus.
Rencana penyaluran tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja menerima bantuan tersebut dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
Dalam perkembangan berikutnya, Airlangga menyebut penyaluran BSU diharapkan dilakukan melalui transfer rekening bank. Skema tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang mendorong perluasan kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat.
“Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Airlangga juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan program rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1 hingga 4 yang belum memiliki rekening bank.
Adapun ketentuan mengenai penyaluran BSU 2026 telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi tersebut memuat persyaratan pekerja yang berhak menerima bantuan.
Pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Selain itu, pekerja harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, terdapat ketentuan khusus bagi pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta.
Untuk daerah tersebut, batas upah penerima mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Dengan demikian, meskipun besaran bantuan dan persyaratan penerima telah diatur, pencairan BSU kuartal IV 2026 masih menunggu penyelesaian proses administrasi di Kemenkeu. Pekerja diminta memantau perkembangan melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang menawarkan pencairan bantuan melalui tautan tidak resmi.
