Journalist, Independent, Palu – Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya pendanaan besar di balik serangan buzzer atau pendengung yang menyasar dirinya setiap malam. Dia menuding para pemodal menggunakan uang untuk mengerahkan pendengung dan membeli tokoh demi memecah belah masyarakat Indonesia.
“Jadi waktu itu kita bingung, kok begitu banyak buzzer, diserang tiap malam. Ternyata uang besar membiayai itu semua. Uang besar membeli tokoh-tokoh. Kita akhirnya tadi disebut divide et impera. Kita dipecah belah,” ujar Prabowo saat peresmian pembukaan tanwir dan milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo menilai pendanaan tersebut dapat mengancam demokrasi apabila pemilik uang mampu mengendalikan kehidupan politik. Dia menginginkan sistem demokrasi yang tidak bisa dibeli atau disandera oleh kelompok bermodal besar.
“Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang. Uangnya didapat dengan cara tidak halal,” kata Prabowo.
Prabowo Tantang Ketum Parpol Benahi Sistem Politik
Prabowo menyebut mayoritas masyarakat Indonesia tidak menginginkan kondisi politik seperti yang dia gambarkan. Dia menilai perbaikan sistem politik menjadi tanggung jawab para pemimpin, termasuk ketua umum partai politik.
Presiden mengaku telah berbicara dengan sejumlah ketua umum partai mengenai pembenahan sistem politik. Dia mempertanyakan keberanian para pimpinan partai untuk memperbaiki sistem apabila menemukan penyimpangan.
“Sekarang pemimpin-pemimpin politik, saya bicara dengan para ketua umum berani tidak? Berani tidak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi,” ucap Prabowo.
Dia kemudian menyampaikan respons positif dari para ketua umum partai yang dia ajak berbicara. Menurut Prabowo, hampir seluruh pimpinan partai tersebut memahami perlunya perbaikan sistem politik.
“Alhamdulillah sudah semakin sadar, hampir semua ketua umum partai yang saya bicara paham, mengerti, sadar, kita harus adakan perbaikan sistem politik,” sebutnya.
Biaya Politik Bupati Disebut Capai Rp 100 Miliar
Prabowo juga menyoroti tingginya biaya yang harus disiapkan seseorang untuk mengikuti kontestasi politik. Dia mengaku menerima informasi bahwa calon bupati hingga calon anggota DPR perlu menyiapkan dana besar, tetapi pengeluaran tersebut belum menjamin kemenangan.
Dia menyebut kebutuhan dana untuk menjadi bupati di sejumlah daerah bisa mencapai Rp100 miliar. Sementara itu, calon anggota DPR disebut perlu menyiapkan Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.
“Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah? Saya dengar di berapa tempat Rp100 miliar belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar, belum tentu menang,” ketusnya.
Prabowo mempertanyakan kondisi politik yang membuat seseorang harus mengeluarkan dana besar untuk memperoleh jabatan publik. Dia juga menghubungkan persoalan tersebut dengan cita-cita para pendiri bangsa, termasuk tokoh Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo.
“Bagaimana? Mau kemana negara kita? Apa ini yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita? Apa negara ini yang kita perjuangkan? Yang diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan? Yang diperjuangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo? Tidak. Saya yakin tidak,” pungkasnya. (*)
