Journalist Independent, JAKARTA – Sejumlah partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memilih tidak mengajukan kader untuk mengisi posisi wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Partai Demokrat, Golkar, PAN, NasDem, dan PKB menyatakan menyerahkan pengusulan calon kepada Prabowo.
Sikap tersebut muncul setelah Prabowo memberikan waktu satu pekan kepada partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk membahas dan menyiapkan usulan nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara tegas menyatakan partainya tidak akan mengajukan kandidat untuk mengisi jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” ujar AHY di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
AHY menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Karena itu, Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan kepada Prabowo dan menghormati kewenangan MPR dalam menentukan wakil presiden pengganti Gibran.
“Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” jelas AHY.
Sikap serupa disampaikan Partai Golkar. Politikus Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan partainya menyerahkan pengusulan dua nama calon wakil presiden kepada Prabowo.
Menurut Mekeng, kandidat yang dipilih tidak harus berasal dari partai politik pendukung pemerintah. Presiden memiliki keleluasaan mempertimbangkan figur dari kalangan profesional maupun partai politik.
“Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut. Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu,” ujar Markus Mekeng.
Partai Amanat Nasional (PAN) juga memastikan tidak mendorong kadernya untuk masuk dalam bursa calon pengganti Gibran. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.
“Tetapi, kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada,” kata Zulhas.
Zulhas mengungkapkan, Prabowo memberikan waktu satu pekan kepada para ketua umum partai politik untuk membahas kemungkinan nama yang dapat diusulkan. Setelah pembahasan internal, para ketua umum dijadwalkan kembali berdiskusi dengan Presiden.
“Tapi tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menyatakan partainya juga tidak akan mengajukan nama kandidat. NasDem menilai kewenangan mengusulkan calon wakil presiden berada di tangan Presiden sebagaimana diatur konstitusi.
“NasDem tidak mengajukan nama siapa pun, karena menurut ketentuan UUD 45, kandidat diajukan oleh Presiden,” ujar Hermawi.
Hermawi menegaskan NasDem akan mendukung keputusan Prabowo dalam menentukan sosok yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan.
“NasDem percaya sepenuhnya bahwa pilihan presiden adalah pilihan terbaik buat bangsa, beliaulah yang paling tahu siapa yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mendampingi beliau, yang kompatibel dengan beliau,” katanya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga membantah mengusulkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai pengganti Gibran. Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menegaskan partainya tidak pernah membahas ataupun mengajukan nama untuk posisi tersebut.
“Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” ujar Khozin dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Khozin menjelaskan, PKB lebih berfokus pada persoalan hukum dan konstitusi yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi pijakan partainya dalam mengambil langkah politik di parlemen.
“Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” kata Khozin.
Berbeda dengan lima partai tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangan mengenai kriteria calon wakil presiden yang diharapkan. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PKS Mardani Ali Sera menyarankan Prabowo mempertimbangkan figur yang memiliki kemampuan menjaga dan memperkuat perekonomian nasional.
Mardani berharap wakil presiden terpilih nantinya dapat bekerja sama dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, terutama menghadapi tekanan ekonomi akibat dinamika global.
“Kita berharap wapres yang terpilih nanti bisa bekerja sama dengan Presiden dalam memimpin bangsa,” kata Mardani dalam keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (14/11/2026).
Dia menilai kemampuan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan sosok pengganti Gibran.
“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” ucapnya.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan mekanisme tersebut, pengusulan kandidat berada di tangan Prabowo, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR.
