Journalist Independent, JAKARTA — Rencana pemerintah mengejar kekurangan penerimaan pajak hingga Rp514 triliun untuk memenuhi target APBN 2026 menuai kritik.
Analis kebijakan publik, Dr Faisal Sllata Lohy menilai pemerintah justru berisiko menambah tekanan ekonomi masyarakat jika menjadikan pajak sebagai tumpuan utama untuk menutup kebutuhan anggaran.
Faisal Lohy, yang akrab disapa Faisal, meminta pemerintah lebih memperhatikan kondisi daya beli masyarakat sebelum mendorong peningkatan penerimaan pajak. Menurut dia, kebijakan fiskal semestinya melindungi rakyat, bukan menambah beban ketika biaya hidup dan tekanan ekonomi masih membayangi.
“Pemerintah seharusnya peka merasakan denyut kehidupan rakyat, mempelajari dan memahami kondisi rakyat. Memperjuangkan kebutuhan rakyat. Melindungi rakyat. Bukan menginjak badan rakyat. Memeras keringat rakyat, genjot peningkatan penerimaan pajak. Mau dibuat sesulit apa lagi hidup rakyat?” tegas Faisal dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 November 2026.
Ia juga mempersoalkan struktur penerimaan negara yang menurut perhitungannya terlalu bergantung pada pajak. Faisal menyebut kontribusi pajak mencapai 85,4 persen dari total penerimaan APBN 2026, sedangkan penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) hanya sekitar 7,5 persen atau Rp236,6 triliun dari total Rp3.153,6 triliun.
Bagi Faisal, ketimpangan tersebut menunjukkan pemerintah belum mengoptimalkan kekayaan alam untuk memperkuat keuangan negara. Ia mempertanyakan mengapa kontribusi SDA terhadap penerimaan negara masih rendah, meskipun eksploitasi sumber daya alam berlangsung selama puluhan tahun.
Faisal turut mengaitkan persoalan tersebut dengan Crony Capitalism Index yang diterbitkan The Economist. Ia menyebut Indonesia konsisten masuk kelompok 10 besar dalam indeks yang mengukur praktik ekonomi berbasis kedekatan antara pelaku usaha dan kekuasaan sejak 2013. Menurutnya, kondisi itu memperlihatkan risiko kuatnya pengaruh oligarki dalam pengelolaan ekonomi. Namun, kritik tersebut merupakan penilaian Faisal terhadap tata kelola sumber daya alam, bukan kesimpulan hukum mengenai pihak tertentu.
Faisal Minta Prabowo Evaluasi Belanja APBN dan Program MBG
Selain persoalan penerimaan pajak, Faisal menyoroti ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan utang. Ia menyebut pemerintah telah menarik utang baru Rp386 triliun hingga 31 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp239 triliun menurut perhitungannya digunakan untuk membayar bunga utang sebelumnya.
Ia juga menyinggung kewajiban utang jatuh tempo pada 2026 yang disebut mencapai Rp833 triliun. Sementara itu, rencana penerbitan utang bruto pemerintah hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp1.600 triliun. Faisal memperingatkan pola pembiayaan tersebut dapat memperbesar beban bunga dan mempersempit ruang fiskal pada tahun-tahun berikutnya.
Tekanan fiskal, menurut dia, perlu direspons melalui pembenahan belanja negara, bukan dengan terus membebankan kebutuhan anggaran kepada masyarakat. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto memangkas pengeluaran konsumtif, menutup kebocoran anggaran, dan meningkatkan belanja yang menghasilkan nilai tambah ekonomi.
Salah satu program yang ia minta untuk dievaluasi adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dalam kritiknya disebut memiliki anggaran Rp335 triliun. Faisal menilai sebagian alokasi tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat daya beli, mendorong industri manufaktur, meningkatkan ekspor, serta memperbaiki posisi transaksi berjalan.
“Rp335 triliun sangat bermanfaat untuk stimulus daya beli rakyat, kurangi ketergantungan terhadap utang, genjot kinerja manufaktur, tendang ekspor, naikkan saldo valas, kurangi defisit transaksi berjalan demi meredam depresi rupiah,” ujarnya.
Faisal juga mengkritik pola belanja pemerintah yang menurutnya hampir 75 persen terserap untuk kebutuhan rutin dan konsumtif. Ia mendorong peningkatan porsi investasi produktif agar APBN mampu memperkuat pendapatan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap utang baru.
Di sisi lain, ia menilai DPR belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Faisal menganggap lemahnya mekanisme check and balance membuat kebijakan pemerintah minim pengawasan politik yang efektif.
“Secara ketatanegaraan, check and balance DPR sudah rusak. Sudah tidak ada oposisi. DPR berubah menjadi tukang stempel atas setiap kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
Faisal menegaskan pemerintah perlu membenahi struktur penerimaan dan belanja negara secara bersamaan. Tanpa perubahan tersebut, menurut dia, tekanan terhadap pajak masyarakat dan pembiayaan utang berpotensi terus berulang.
