Journalist Independent, Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebut angka tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan realisasi belanja negara yang masih lebih besar daripada pendapatan.
“Defisit di 31 Oktober adalah Rp 379,3 triliun dan ini merupakan 1,47 persen terhadap produk domestik bruto,” ujar Suahasil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Hingga akhir Oktober, pendapatan negara terkumpul Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN 2026. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut membuat APBN mengalami defisit. Meski demikian, pemerintah menyatakan realisasi anggaran hingga Oktober masih sejalan dengan proyeksi pelaksanaan APBN.
Penerimaan Pajak Capai Rp1.796,8 Triliun
Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp1.796,8 triliun. Jumlah itu setara 76,2 persen dari target APBN dan tumbuh 23,2 persen secara tahunan.
Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target. Komponen tersebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp551,8 triliun. Realisasi itu setara 120,2 persen dari target dan meningkat 37 persen secara tahunan.
Suahasil menyebut capaian PNBP ditopang sejumlah sumber penerimaan, termasuk penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia. Dengan realisasi tersebut, penerimaan PNBP telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN.
Selain penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP, pendapatan negara juga berasal dari hibah. Hingga Oktober 2026, penerimaan hibah tercatat Rp2,1 triliun.
Belanja Negara Tumbuh 15,6 Persen
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun hingga 31 Oktober 2026. Nilai tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 653,6 triliun.
Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun. Adapun belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp 1.104,5 triliun.
Realisasi belanja kementerian/lembaga telah mencapai 82 persen dari pagu. Sementara itu, belanja non-kementerian/lembaga berada di angka 67,4 persen dan TKD mencapai 94,3 persen dari target.
Suahasil meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat penyelesaian belanja prioritas menjelang akhir tahun. Percepatan tersebut diminta tetap memperhatikan efisiensi agar anggaran yang digunakan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, namun tetap dengan menjaga efisiensi,” katanya.
Dia menegaskan percepatan penyerapan anggaran tidak boleh mengabaikan kualitas penggunaan uang negara. Pemerintah ingin memastikan belanja berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” ucapnya.
Keseimbangan Primer Surplus Rp114,8 Triliun
Di tengah defisit APBN, pemerintah mencatat keseimbangan primer mengalami surplus Rp114,8 triliun hingga Oktober 2026. Capaian tersebut berbeda dari desain awal APBN yang menetapkan keseimbangan primer defisit Rp89,7 triliun.
Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Indikator ini digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah membiayai belanja selain bunga utang dari pendapatan yang diperoleh.
Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp595,2 triliun dari target Rp689 triliun. Pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menutup defisit APBN.
Suahasil menegaskan pemerintah akan menjaga defisit agar tidak melampaui batas 3 persen terhadap PDB. Dalam proyeksi laporan semester, pemerintah memperkirakan defisit APBN 2026 berada di level 2,85 persen terhadap PDB.
“Dan kita akan terus menjaga defisit di bawah 3 persen dari produk domestik bruto,” terang Suahasil.
Dengan realisasi defisit 1,47 persen hingga Oktober, pemerintah masih memiliki ruang untuk mengelola belanja dan pembiayaan pada November-Desember. Pemerintah juga mendorong percepatan belanja pada akhir tahun tanpa mengabaikan efisiensi penggunaan anggaran. (*)
