Journalist Independent, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan tetap melanjutkan proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meski muncul kabar pengunduran dirinya. Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyatakan proses di parlemen akan berjalan sampai ada kepastian mengenai status pengunduran diri tersebut.
“Monggo Mas Wapres lakukan apa yang perlu. Kami di DPR jalan terus HMP sampai prosesnya final,” kata Mardani, Kamis (12/11/2026).
Mardani menegaskan kabar pengunduran diri Gibran belum membuat PKS menghentikan langkah politik yang sedang ditempuh di DPR. Menurutnya, proses HMP tetap dilanjutkan selama belum ada kepastian bahwa pengunduran diri tersebut sudah final.
PKS Tunggu Kepastian Pengunduran Diri Gibran
Mardani mengatakan keputusan Gibran untuk mengundurkan diri merupakan hal yang perlu dilihat terlebih dahulu perkembangannya. Namun, selama belum ada kepastian resmi, proses HMP tetap berjalan sesuai rencana.
“Jika pengunduran diri belum final kita akan jalan terus HMP, sampai prosesnya final,” ujarnya.
Sebaliknya, Mardani menyebut PKS akan membahas kembali sikap politiknya apabila pengunduran diri Gibran sudah dinyatakan final. Keputusan selanjutnya, kata dia, akan dibicarakan bersama.
“Kalau sudah final, kita putuskan lagi bersama-sama,” imbuhnya.
Usulan HMP Sudah Diterima Pimpinan DPR
Usulan penggunaan HMP terkait Gibran sebelumnya telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pimpinan telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui mekanisme yang berlaku di parlemen.
Perkembangan berikutnya, usulan HMP dilaporkan didukung 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Pimpinan DPR juga menjadwalkan pembahasan usulan tersebut dalam agenda rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut jumlah tanda tangan yang tercantum dalam dokumen usulan mencapai 120 orang. Jumlah itu disebut telah melampaui persyaratan minimal untuk mengajukan penggunaan hak tersebut.
Meski demikian, penerimaan usulan dan pembacaan dalam rapat paripurna tidak otomatis berarti Gibran telah dimakzulkan. Proses HMP masih harus mengikuti tahapan dan ketentuan konstitusi sebelum dapat berujung pada keputusan pemberhentian.
Puan sebelumnya juga mengingatkan agar seluruh proses berjalan sesuai mekanisme konstitusi. Pimpinan DPR akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan anggota Dewan sebelum menentukan tindak lanjut.
Budi Arie Benarkan Kabar Surat Pengunduran Diri
Kabar pengunduran diri Gibran sebelumnya disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Dia membenarkan informasi bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Pokoknya benar,” ungkap Budi Arie, Rabu (11/11/2026).
Budi Arie membenarkan kabar tersebut ketika dikonfirmasi wartawan mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran. Penyerahan surat itu disebutkan dilakukan setelah Prabowo kembali dari kunjungan kerja di Aceh dan tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Sebelum kabar penyerahan surat tersebut muncul, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi lebih dulu mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mundur dalam pertemuan dengan Prabowo. Pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) itu berlangsung sekitar 2,5 jam. (*)
