Journalist Independent, JAKARTA — Peluang mengisi kursi Wakil Presiden jika Gibran Rakabuming Raka benar-benar mundur sebaiknya tidak menjadi ajang menghidupkan kembali persaingan Pilpres 2024.
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengingatkan, kandidat yang sudah kalah dalam kontestasi sebelumnya tidak perlu kembali didorong untuk menduduki posisi tersebut.
Mahfud menilai langkah itu kurang tepat dari sisi etika politik. Menurut mantan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, kekalahan dalam pemilihan presiden seharusnya menjadi pertimbangan agar publik tidak mengusulkan kembali nama-nama yang pernah bersaing memperebutkan jabatan tertinggi negara.
“Tidak usah. Secara etis kan sudah kalah. Biar saja Presiden memilih sendiri, tidak usah nyebut-nyebut ini (kandidat yang kalah). Jangan berharaplah yang begitu,” kata Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah berkembangnya spekulasi mengenai masa depan Gibran sebagai Wakil Presiden. Isu tersebut ikut memunculkan perbincangan tentang siapa sosok yang layak menggantikannya apabila jabatan itu benar-benar kosong.
Mahfud sendiri merupakan salah satu peserta Pilpres 2024. Namun, ia menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan kesempatan untuk mengulang pertarungan politik yang sudah selesai.
Mahfud Minta Prabowo Bebas Menentukan Calon Pengganti Gibran
Mahfud menjelaskan, konstitusi sudah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila pejabatnya berhenti, mengundurkan diri, atau tidak lagi dapat menjalankan tugas. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945.
Aturan itu menyebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua nama tersebut untuk mengisi posisi yang kosong.
Karena mekanisme tersebut sudah memiliki jalur konstitusional, Mahfud meminta masyarakat tidak mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memilih tokoh tertentu. Ia juga mengingatkan bahwa terlalu dini menyodorkan nama justru berpotensi mengganggu proses politik yang mungkin berlangsung.
“Biar terserah Presiden saja, tidak usah nyebut-nyebut ini nanti malah mengganggu proses yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Mahfud menilai Presiden memiliki pertimbangan sendiri untuk menentukan figur yang paling tepat mendampinginya. Faktor kepercayaan menjadi salah satu hal penting dalam memilih calon pengganti.
“Presiden sendiri yang tahu siapa orang yang paling bisa dipercayai,” sambungnya.
Alih-alih mengembalikan nama-nama kandidat yang kalah pada Pilpres 2024, Mahfud justru membuka peluang bagi tokoh lain yang belum pernah mengikuti kontestasi tersebut.
Ia menyinggung sejumlah pimpinan partai politik dari generasi muda sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan.
“Ketua-ketua partai yang masih muda-muda kan banyak. Nah, coba itu saja, kan boleh juga,” tuturnya.
Menurut Mahfud, tidak ada larangan bagi Presiden untuk mempertimbangkan figur dari kalangan tersebut selama memiliki kepercayaan dan persetujuan Prabowo.
“Siapa sih yang melarang? Yang penting Presiden suka dan setuju atas itu,” katanya.
Meski demikian, pernyataan Mahfud tidak berarti jabatan Wakil Presiden telah kosong atau proses pergantian sudah berjalan. Pengunduran diri Gibran tetap memerlukan kepastian dan harus mengikuti ketentuan konstitusi yang berlaku. (*)
