Journalist Independent, JAKARTA — Kericuhan yang terjadi setelah demonstrasi Hari Pahlawan di Yogyakarta menyisakan persoalan baru terkait batas ruang aman bagi aktivitas mahasiswa.
Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti pengerahan aparat keamanan di Bundaran UGM yang dinilai sebagai titik strategis sekaligus pintu masuk utama kawasan kampus.
Pihak kampus memang memastikan tidak menemukan aparat penegak hukum (APH) yang memasuki area internal UGM saat menangani kericuhan. Namun, keberadaan aparat dalam jumlah besar di sekitar bundaran, termasuk penggunaan gas air mata, tetap menuai keberatan dari pimpinan universitas.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Prof Gabriel Lele, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan kepada petugas keamanan kampus yang berjaga pada malam kejadian.
Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ada aparat yang masuk ke lingkungan internal kampus.
“Kami sudah memastikan kepada satpam yang berjaga. Mereka mengatakan tidak ada aparat yang masuk area kampus,” kata Gabriel dalam konferensi pers di UGM, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, Gabriel mengingatkan bahwa Bundaran UGM bukan sekadar persimpangan jalan biasa. Lokasi tersebut merupakan akses strategis menuju kawasan pendidikan yang menjadi pusat aktivitas mahasiswa dan sivitas akademika.
Karena itu, ia menyayangkan pengerahan aparat dalam jumlah besar di lokasi tersebut. Menurutnya, tindakan demikian dapat menimbulkan kesan intimidasi terhadap lingkungan kampus.
“Bagi kami, pengerahan aparat dalam jumlah besar di titik masuk strategis UGM sudah merupakan bentuk intimidasi,” tegasnya.
Gabriel mengibaratkan situasi tersebut seperti gangguan terhadap pintu masuk rumah seseorang. Ia menilai tidak ada pihak yang menginginkan akses utama menuju lingkungan tempat tinggalnya mendapat tekanan dari pihak luar.
Delapan Mahasiswa Disebut Ditangkap
Pandangan serupa disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof Wening Udasmoro. Ia menilai Bundaran UGM secara faktual merupakan bagian dari ruang aktivitas kampus, meskipun secara administratif belum tentu masuk dalam batas wilayah universitas.
Wening menjelaskan, kawasan tersebut terhubung dengan sejumlah fasilitas dan bangunan yang berkaitan erat dengan aktivitas akademik UGM. Di sekitar bundaran terdapat gedung-gedung kampus, termasuk fasilitas Kagama dan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK).
“Secara de facto, bundaran itu merupakan bagian dari tempat kita semua beraktivitas,” jelas Wening.
Ia juga memastikan tidak menemukan kerusakan infrastruktur kampus akibat kericuhan yang berlangsung hingga dini hari. Kondisi yang terlihat sejauh ini lebih berupa lingkungan sekitar yang kotor setelah aksi berlangsung.
Namun, bagi UGM, persoalan utama bukan semata-mata mengenai kerusakan fasilitas atau batas administratif kampus. Wening menegaskan universitas menolak segala bentuk kekerasan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan.
“Kekerasan di dalam maupun di luar UGM tetap kami tolak,” ujarnya.
Di sisi lain, UGM mengungkapkan terdapat delapan mahasiswa yang ditangkap dalam rangkaian demonstrasi Hari Pahlawan di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta.
Dari jumlah tersebut, enam mahasiswa berasal dari Fisipol, satu mahasiswa dari Fakultas Filsafat, dan satu lainnya dari Fakultas Kehutanan.
Wening membenarkan informasi penangkapan tersebut. Pihak universitas juga telah menerjunkan tim untuk memastikan kondisi mahasiswa yang diamankan.
Peristiwa ini membuat perhatian UGM tidak hanya tertuju pada situasi keamanan kampus, tetapi juga perlindungan terhadap mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi.
Kampus menegaskan bahwa ruang pendidikan harus tetap menjadi tempat yang menjunjung kebebasan berekspresi sekaligus menolak segala bentuk kekerasan. (*)
