Journalist Independent.com, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkap jumlah anggota DPR yang mendukung pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) soal polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bertambah.
Dia bilang, usulan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPR hari ini.
“Kami bersyukur inisiatif Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terus menggelinding seperti bola salju. Siang ini kami akan kokohkan jumlah anggota dan semua fraksi ikut kumpul,” kata Mardani kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Mardani mengatakan, surat pengajuan HMP akan diserahkan kepada pimpinan DPR siang ini. Penyerahan surat tersebut akan dilakukan bersama-sama.
“Siang akan diserahkan surat ke pimpinan. Siang akan jalan bareng ke pimpinan,” katanya.
Dia menegaskan, pengajuan HMP tetap berlanjut. Menurutnya, jumlah anggota DPR yang mendukung langkah tersebut terus bertambah.
“Hak Menyatakan Pendapat tetap akan jalan, hari ini kita akan kumpul dan angkanya terus bertambah, DPR konsisten harus ada aksi dari putusan MK dan MA,” tuturnya.
Gibran Mau Melawan di PTUN
Gibran sebelumnya buka suara mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Gibran menegaskan dirinya tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Gibran menyampaikan Presiden Prabowo telah ia anggap seperti sosok orang tua sendiri yang memberikan arahan serta masukan.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ungkapnya.
Gibran menyatakan bakal terus berjuang di jalur hukum melalui PTUN. Ia juga akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai wacana pengajuan PK atas putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah dan batal.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja,” kata Gibran. (bu)
