Journalist Independent, JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jimly Asshiddiqie, turut menanggapi menguatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Melalui akun X miliknya, Jimly menilai syarat pemakzulan telah terpenuhi dan meminta agar proses tersebut segera dijalankan.
“Sudah terpenuhi. Jalankan saja!” kata Jimly Asshiddiqie, dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Pernyataan Jimly muncul di tengah dorongan sejumlah pihak agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Gibran. Isu tersebut kembali mengemuka setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026).
Di tengah perkembangan tersebut, pimpinan DPR menyatakan masih menunggu usulan resmi dari anggota dewan mengenai penggunaan HMP. Hingga Rabu (11/11/2026), pimpinan DPR mengaku belum menerima pemberitahuan mengenai pengajuan hak tersebut.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, pimpinan masih memberikan waktu kepada anggota dewan untuk menyampaikan usulan dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Kita lihat 1-2 hari ke depan dari para anggota apakah sudah mau mengirimkan atau tidak ke pimpinan terkait usulannya,” kata Saan kepada wartawan, Rabu.
Saan menjelaskan, apabila usulan HMP telah disampaikan, pimpinan DPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan sebelum memprosesnya lebih lanjut. Pemeriksaan mencakup argumentasi yang diajukan serta jumlah anggota DPR yang mengusulkan.
Menurut dia, usulan tersebut setidaknya harus didukung 25 anggota DPR. Selain jumlah pengusul, sebaran fraksi juga menjadi bagian yang akan dikaji oleh pimpinan.
“Sebaran fraksinya seperti apa? Itu semua akan kita kaji oleh pimpinan dan ketika itu memenuhi semua, hasil kajiannya nanti kita akan bawa ke Rapim dan tentu diteruskan ke Bamus,” katanya.
Setelah melalui pemeriksaan pimpinan, usulan tersebut dapat dibahas dalam rapat pimpinan (Rapim) dan diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Tahapan berikutnya bergantung pada keputusan forum sesuai mekanisme yang berlaku.
“Nanti tergantung Rapim dan Bamus menyikapi kalau memang ada usulan dari para anggota untuk mengusulkan HMP,” lanjut politikus Partai Nasdem tersebut.
Saan menegaskan, pimpinan DPR belum dapat mengambil langkah lebih jauh sebelum ada usulan resmi dari anggota dewan. Dengan demikian, proses penggunaan HMP masih berada pada tahap menunggu pengajuan dan pemeriksaan persyaratan.
Di sisi lain, Saan menilai wacana penggunaan HMP tidak harus menghambat proses gugatan yang diajukan Gibran ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut dia, langkah hukum tersebut merupakan hak pihak yang merasa dirugikan untuk menguji keabsahan suatu persoalan melalui jalur peradilan.
Ia menilai upaya hukum merupakan hal yang wajar, terutama bagi seseorang yang merasa perlu memberikan pembelaan terhadap tuduhan atau penilaian yang ditujukan kepadanya.
“Hanya ingin menguji saja soal keabsahannya. Ketika seseorang dinyatakan ijazahnya tidak sesuai, pasti ingin melakukan upaya, mencari pembelaan. Itu hal yang wajar saja, hal yang biasa saja,” katanya.
Meski wacana pemakzulan kembali menguat dan mendapat tanggapan dari Jimly, proses politik di DPR belum berjalan karena pimpinan belum menerima usulan resmi HMP. Pernyataan Jimly mengenai terpenuhinya syarat pemakzulan juga perlu dibedakan dari keputusan lembaga negara yang berwenang dalam mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden. (*)
