Journalist Independent, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan berkoordinasi dengan pelaku industri rokok elektrik atau vape untuk membahas dampak fatwa haram yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan kementeriannya menghormati ketetapan tersebut dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah keputusan keagamaan.
Koordinasi itu disiapkan untuk mengetahui dampak fatwa terhadap kegiatan usaha dan kelangsungan industri vape. Sarmuji menyebut penetapan fatwa bukan bagian dari kewenangan kementeriannya.
“Kita hargai saja kan orang punya perspektif yang macam-macam, punya tinjauan di luar pagar Kementerian Perindustrian, kan kita enggak bisa campuri itu,” ujarnya di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Politikus Partai Golkar tersebut juga menegaskan Kemenperin tidak bisa membatalkan fatwa MUI ataupun mengeluarkan ketetapan keagamaan sebagai tandingan. Menurutnya, kementerian hanya dapat mengambil langkah sesuai tugas dan kewenangannya di sektor industri.
“Nanti kita koordinasikan seperti apa, tetapi fatwa haram itu kan enggak bisa terus Kementerian Perindustrian mengeluarkan fatwa halal,” kata Sarmuji.
Kemenperin Belum Bertemu Pelaku Industri Vape
Sarmuji mengakui Kemenperin belum pernah mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha rokok elektrik. Kondisi itu membuat kementeriannya belum memiliki gambaran terperinci mengenai persoalan yang sedang dihadapi produsen vape.
Dia juga menyebut setiap produk memiliki pangsa pasar dan konsumen loyal masing-masing. Menurutnya, perubahan pilihan konsumen merupakan dinamika yang biasa terjadi di sektor industri, termasuk ketika ada ketentuan atau larangan dari suatu institusi.
Karena itu, dampak fatwa terhadap kegiatan usaha belum dapat dipastikan hanya berdasarkan keputusan tersebut. Kemenperin perlu memperoleh informasi langsung dari pelaku industri sebelum memetakan persoalan yang mungkin muncul.
MUI Haramkan Penggunaan hingga Perdagangan Vape
Fatwa yang menjadi perhatian Kemenperin itu tertuang dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Ketetapan tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub.
Dokumen itu diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan. Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 dan diumumkan melalui laman resmi MUI pada 9 November 2026.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” tulis isi surat seperti dikutip dalam laman resmi MUI di Jakarta, Senin, (9/11/2026).
Ketentuan hukum dalam fatwa itu tidak hanya menyasar orang yang menggunakan vape. MUI juga menyatakan penyalahgunaan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram.
Selain itu, ketentuan tersebut secara tegas mencakup kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik. Dengan demikian, ruang lingkup fatwa meliputi penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan vape.
MUI Minta Pemerintah Susun Aturan Pelarangan
Dalam pertimbangannya, MUI menjelaskan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat dengan kandungan nikotin, gliserin, dan penambah rasa hingga menghasilkan aerosol untuk dihirup. MUI juga menyoroti nikotin yang dinilai memiliki sifat adiktif serta berdampak negatif terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh.
MUI turut merekomendasikan Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Pemerintah juga diminta mengambil langkah untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik dan memperkuat koordinasi lintas kementerian serta lembaga.
Di sisi lain, pengawasan produk rokok elektronik telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 18 Tahun 2025. Aturan yang berlaku sejak 3 Juli 2025 itu mencakup pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk tembakau serta rokok elektronik. (*)
