Journalist Independent, Jakarta – Ketua umum partai politik koalisi pemerintah memilih menunggu perkembangan setelah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan respons berbeda, tetapi sama-sama belum mengambil sikap lebih jauh.
“Ya, kita tunggu saja. Pokoknya kita tunggu saja apa pun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu,” ujar Cak Imin di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Cak Imin mengatakan PKB masih memantau perkembangan persoalan tersebut. Sikap partainya juga akan mempertimbangkan masukan dari Fraksi PKB di DPR serta hasil komunikasi antarfraksi.
“Sikap partai tergantung DPR. Ketum tunggu masukan dari fraksi, kita tunggu konsolidasi antar fraksi,” katanya.
Demokrat Pilih Tunggu Kejelasan
Ketua Umum Partai Demokrat AHY juga menyatakan belum ingin mengambil sikap sebelum mengetahui lebih jelas persoalan yang dibicarakan Prabowo dan Gibran. Dia menegaskan partainya menghormati proses politik yang berjalan dan meminta seluruh tahapan tetap mengikuti konstitusi.
“Sedangkan teman-teman di Senayan juga sama, pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi. Dan tentunya Partai Demokrat juga ingin menjadi, ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik,” ucap AHY.
AHY mengaku tidak mengetahui secara persis isi pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam. Karena itu, Demokrat masih menunggu penjelasan lebih lanjut sebelum menentukan langkah politik.
Bahlil Minta Saran Prabowo Dihormati
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai saran Presiden Prabowo kepada Gibran perlu dihormati. Namun, Bahlil mengaku belum mengetahui secara utuh pembicaraan keduanya karena tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
“Namun, pada prinsipnya kalau kita membaca berita, yang disampaikan oleh Pak Mensesneg apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres saya pikir sesuatu yang juga harus dihormati,” sebut Bahlil.
Bahlil belum mau berspekulasi mengenai keputusan akhir maupun langkah politik berikutnya. Dia menyatakan perlu mengecek informasi secara lengkap sebelum memberikan kesimpulan atas perkembangan tersebut.
Gibran Sampaikan Niat Mundur
Pernyataan mengenai niat Gibran mundur pertama kali disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Menurut Prasetyo, Gibran mengutarakan niat tersebut ketika bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Prasetyo menyebut pembicaraan itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Dia mengatakan Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.
Di tengah pembicaraan tersebut, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Persoalan dokumen pendidikan itu menjadi salah satu hal yang memicu desakan politik terhadap posisi Gibran.
Tak lama setelah keterangan Prasetyo, Gibran menggelar konferensi pers untuk menjelaskan sikapnya. Dia menyatakan akan mengikuti saran Prabowo untuk tetap menempuh jalur hukum dan membuktikan dokumen pendidikannya melalui proses di PTUN. (*)
