JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom), Syahganda Nainggolan, meluruskan informasi mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi persoalan dokumen ijazahnya. Ia membantah anggapan bahwa Presiden menyarankan Gibran kembali menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menjelaskan, sikap pemerintah mengenai kelanjutan persoalan hukum tersebut merujuk pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan dokumen ijazah Gibran telah memiliki kekuatan hukum final dan mengikat.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda.
Ia berpandangan, penjelasan Yusril mengenai tidak tersedianya ruang untuk melanjutkan gugatan melalui PTUN merupakan gambaran sikap hukum yang menjadi perhatian Presiden Prabowo.
Atas dasar itu, Syahganda menilai tidak tepat jika arahan Presiden dimaknai sebagai dorongan agar Gibran kembali melakukan perlawanan hukum.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” tuturnya.
Klarifikasi tersebut muncul menyusul pernyataan Gibran setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11). Dalam kesempatan itu, Gibran mengungkapkan bahwa Presiden memberikan sejumlah masukan terkait persoalan yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk mengenai dokumen pendidikannya.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Wapres.
Selain menyampaikan rencana terkait PTUN, Gibran juga mengutarakan keinginannya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Koordinasi tersebut disebut berkaitan dengan rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Di sisi lain, Yusril sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai status putusan pengadilan yang berkaitan dengan surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut putusan tersebut tidak lagi membuka ruang bagi upaya hukum lanjutan.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Perbedaan penjelasan yang disampaikan para pejabat tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait pemaknaan arahan Presiden dan kemungkinan langkah hukum lanjutan dalam persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden.
