Journalist Independent, JAKARTA — Peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk kembali menggugat persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur pengadilan dinilai semakin terbatas.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan kepastian hukum yang harus menjadi acuan dalam menyikapi polemik tersebut.
Menurut Yusril, putusan kasasi MA telah menyatakan tidak sah surat keputusan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa. Putusan itu juga memerintahkan pejabat terkait untuk mencabut keputusan tersebut. Dampaknya berlaku sejak keputusan diterbitkan pada Agustus 2019 atau bersifat ex tunc.
“Selain diktum putusannya yang memang menyatakan batal dan tidak sah, lalu memerintahkan kepada tergugat Dirjen Dikdasmen untuk mencabut surat keputusan tersebut, dan putusan itu bersifat ex tunc, membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah. Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019 kalau saya tidak salah,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, pembuktian keabsahan dokumen pendidikan harus mengikuti mekanisme hukum di pengadilan. Pendapat atau pernyataan di luar proses peradilan tidak dapat menggantikan pembuktian hukum yang telah melalui pemeriksaan hakim.
Ia juga menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkara yang diajukan Subhan Palal. Sebab, Gibran bukan pihak yang berperkara dalam gugatan tersebut.
“Putusan MK tidak ada PK. Putusan Mahkamah Agung sudah final, karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK, karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan beliau bukan pihak,” kata Yusril.
Pernyataan tersebut mempertegas posisi pemerintah dalam menyikapi putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, persoalan keabsahan dokumen pendidikan dan status jabatan Wakil Presiden tetap merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.
Niat Mundur Gibran Muncul di Tengah Tekanan Politik DPR
Penjelasan Yusril muncul bersamaan dengan kabar mengejutkan mengenai niat Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan.
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi itu membahas perkembangan persoalan hukum dan politik setelah muncul putusan MA serta MK terkait dokumen pendidikan Gibran.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Presiden memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di parlemen, tekanan politik juga terus berkembang. Sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons polemik dokumen pendidikan Gibran.
Perkembangan ini membuat persoalan Wakil Presiden memasuki fase krusial. Putusan MA telah memberikan konsekuensi hukum terhadap surat penyetaraan pendidikan, sementara langkah DPR dan sikap politik Gibran masih menunggu perkembangan berikutnya.
Dengan demikian, polemik tersebut tidak hanya menyangkut dokumen pendidikan, tetapi juga menguji mekanisme hukum dan konstitusi dalam menghadapi persoalan yang melibatkan pejabat tertinggi negara. (*)
