Journalist Independent, JAKARTA — Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa polemik ijazahnya ke babak baru.
MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA atas nama Gibran tidak sah dan batal demi hukum karena dokumen yang menjadi dasar penerbitannya tidak membuktikan bahwa ia telah menamatkan pendidikan setara sekolah menengah atas di luar negeri.
Ketetapan tersebut tertuang dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta keliru menerapkan hukum ketika memeriksa gugatan yang diajukan Subhan Palal.
MA menegaskan PTUN memiliki kewenangan untuk memperbaiki dan menghentikan dampak pelanggaran administrasi. Menurut majelis, persoalan penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran bukan hanya menyangkut kepentingan pihak yang berkompetisi dalam pemilihan presiden, tetapi juga menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Salah satu pertimbangan utama MA berkaitan dengan tidak adanya bukti kelulusan Gibran dari lembaga pendidikan luar negeri yang setara SMA. Majelis turut merujuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden yang sebelumnya menyinggung persoalan dokumen pendidikan tersebut.
MA menilai dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat penyetaraan, seperti certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, tidak membuktikan keberhasilan Gibran menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
“Secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,” demikian pertimbangan MA.
Majelis kemudian menegaskan bahwa dokumen yang menunjukkan kehadiran dalam kegiatan pendidikan tidak dapat menggantikan bukti kelulusan. Karena itu, MA menyatakan tidak menemukan ijazah atau sertifikat kelulusan luar negeri milik Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan SMA, SMK, atau satuan pendidikan sederajat di Indonesia.
MA Nilai Penerbitan Surat Penyetaraan Tidak Cermat
Selain mempersoalkan bukti kelulusan, MA menyoroti prosedur penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan sistem pendidikan nasional.
Menurut majelis, penyetaraan semacam itu harus memiliki dasar dokumen kelulusan yang jelas. Tanpa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan seseorang telah menamatkan pendidikan, penerbitan keputusan penyetaraan berpotensi mengabaikan fakta material.
MA menilai tindakan pejabat yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan dalam perkara tersebut melanggar asas kecermatan formal.
“Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan,” demikian bunyi pertimbangan majelis.
Atas dasar sejumlah pertimbangan tersebut, MA mengabulkan gugatan Subhan Palal. Majelis menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Namun, konsekuensi putusan terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden merupakan persoalan tersendiri yang harus mengikuti ketentuan hukum dan konstitusi.
Dengan demikian, pembatalan surat penyetaraan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai keputusan pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden. (*)
