Journalist Independent, MAKASSAR – Keuntungan hingga Rp55,2 juta diduga telah dikantongi seorang pria berinisial AA (47) dari praktik pengoplosan gas LPG subsidi 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Bisnis ilegal tersebut telah dijalankan sejak Agustus 2026 dengan memanfaatkan gas bersubsidi yang dibeli dari sejumlah pangkalan dan toko campuran.
Gas kemudian dipindahkan ke tabung berukuran lebih besar untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan harga lebih tinggi.
Praktik penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi itu akhirnya terbongkar setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel menggerebek sebuah lokasi di Jalan Kedamaian Selatan 1, BTP Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Senin, 9 November 2026, sekitar pukul 11.30 Wita.
Dalam penggerebekan tersebut, penyidik mengamankan AA yang diduga menjadi pelaku sekaligus menjalankan sendiri seluruh tahapan pengoplosan hingga pemasaran gas.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari penindakan terhadap penyalahgunaan distribusi gas bersubsidi sekaligus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen.
“Modus yang dilakukan pelaku adalah mengoplos gas LPG 3 kg ke tabung ukuran 5,5 kg dan 12 kg,” ujarnya Selasa (10/11/2026)
Didik mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku diperkirakan telah meraup keuntungan sekitar Rp55,2 juta selama menjalankan aktivitas ilegal tersebut sejak Agustus hingga November 2026.
Dari lokasi penggerebekan, penyidik menemukan puluhan tabung gas berbagai ukuran beserta peralatan yang diduga digunakan untuk memindahkan isi gas dari tabung subsidi ke nonsubsidi.
“Kemudian, barang bukti yang berhasil kita amankan ada 100 buah tabung gas 3 kg, kemudian 6 buah tabung gas 5,5 kg, 21 tabung gas 12 kg, 2 timbangan, kemudian 13 alat transfer gas, dan satu unit kendaraan mobil serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning. Jadi, mereka juga menyiapkan segel,” ujarnya.
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi menjelaskan, terbongkarnya praktik tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan LPG bersubsidi di kawasan Tamalanrea.
“Kasus ini diungkap pada hari Senin, tanggal 9 November 2026, berdasarkan laporan informasi tanggal 8 November 2026,” bebernya.
Menurut Taufik, informasi tersebut diterima penyidik Subdit I Indagsi pada Minggu, 8 November 2026, sekitar pukul 08.00 hingga 12.00 Wita. Setelah melakukan penyelidikan dan memastikan lokasi yang dimaksud, petugas kemudian bergerak melakukan penindakan.
“Kemudian, pada hari Senin, tanggal 9 November 2026, sekitar pukul 11.30 Wita, penyidik dari Subdit I Indagsi telah melakukan penindakan terhadap dugaan pengoplosan tabung gas di TKP ini,” ujarnya.
Saat memeriksa lokasi, petugas menemukan tabung LPG 3 kilogram yang diduga menjadi sumber utama bahan pengoplosan. Sejumlah tabung nonsubsidi, timbangan, alat transfer gas, serta perlengkapan lainnya juga ditemukan penyidik.
“Kemudian, alat oplos, selang juga ditemukan di lokasi, kemudian baskom, karet tabung, dan segel tabung,” imbuhnya.
Taufik menjelaskan, AA memperoleh gas LPG subsidi dari sejumlah pangkalan dan toko campuran dengan harga pembelian berkisar Rp19.000 hingga Rp25.000 untuk setiap tabung berukuran 3 kilogram.
Gas yang dibeli tersebut selanjutnya dipindahkan menggunakan peralatan khusus menuju tabung nonsubsidi berkapasitas 5,5 kilogram dan 12 kilogram.
“Kemudian, oleh terduga pelaku, gas tersebut dipindahkan menggunakan alat transfer gas dari tabung subsidi ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kg maupun ukuran 12 kg,” terangnya.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan ember hitam berisi es batu atau air untuk membantu memperlancar proses pemindahan gas antartabung. Tabung LPG 3 kilogram ditempatkan pada posisi atas, sedangkan tabung berukuran lebih besar diletakkan di bagian bawah.
“Caranya dengan menggunakan ember hitam yang berisi es batu atau air agar memperlancar aliran gas dari tabung tersebut. Jadi, posisinya tabung yang 3 kg ini berada di atas dan tabung yang ukuran lebih besar ditempatkan di bawahnya,” jelasnya.
Setelah pemindahan selesai, pelaku menimbang kembali tabung untuk memastikan berat gas sesuai ukuran sebelum dipasarkan kepada pembeli.
Aktivitas pengoplosan tersebut tidak dilakukan setiap hari karena seluruh proses pembelian, pemindahan, hingga penjualan dikerjakan sendiri oleh AA.
“Pengoplosan ini dilakukan 20 hari setiap bulannya. Jadi, memang tidak dilakukan setiap hari karena yang bersangkutan melakukannya sendirian,” ungkapnya.
Gas hasil pengoplosan kemudian dipasarkan kepada masyarakat umum dan sejumlah warung makan. Untuk mendistribusikan barang dagangannya, pelaku menggunakan kendaraan pikap yang turut disita penyidik sebagai barang bukti.
Setiap tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dijual seharga Rp100.000. Sementara tabung berkapasitas 12 kilogram dipasarkan dengan harga Rp200.000 untuk setiap tabung.
“Kemudian, harga yang terduga pelaku jual kepada masyarakat dan warung makan yaitu untuk tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kg dijual dengan harga Rp100.000,” ungkap dia.
Dari penjualan tersebut, keuntungan yang diperoleh pelaku mencapai Rp60.000 untuk setiap tabung ukuran 5,5 kilogram. Adapun penjualan tabung ukuran 12 kilogram menghasilkan keuntungan sekitar Rp120.000 per tabung.
“Jadi, keuntungannya dari setiap tabung ukuran 5,5 kg itu Rp60.000 pertabung. Sedangkan dari tabung ukuran 12 kg, yang bersangkutan mendapat keuntungan sebesar Rp120.000,” tukasnya.
Atas dugaan perbuatannya, AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Dalam ketentuan tersebut, pelaku terancam hukuman maksimal enam tahun penjara. Penyidik juga menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
“Serta Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan juga denda sebesar Rp60 miliar,” tandasnya. (MA)
