Journalist Independent, JAKARTA — Kejaksaan Agung mulai membongkar dugaan penyimpangan dalam jaringan bisnis nikel milik pengusaha Arif Kurniawan.
Kali ini, penyidik menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), perusahaan yang dikaitkan dengan Arif, sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Penetapan tersebut menandai perkembangan penting dalam penyidikan yang menyasar aktivitas pertambangan, penerbitan izin, hingga dugaan aliran uang kepada penyelenggara negara. Kejagung menduga PT BSJ tetap menambang meskipun izin usaha pertambangannya telah berakhir.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan penyidik menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi setelah menggelar perkara pada Jumat (6/11/2026). Kejagung kemudian mengumumkan status hukum perusahaan itu pada Selasa (10/11/2026).
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” kata Anang.
Dalam keterangan tertulis, Kejagung juga menyebut masa berlaku izin yang dipersoalkan berakhir pada 2015. Perbedaan penyebutan tahun tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu dicermati dalam proses penyidikan.
Penyidik turut menelusuri penerbitan dan peningkatan izin pertambangan PT BSJ, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014. Sejumlah dokumen, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), diduga bermasalah.
Selain dugaan penambangan setelah izin berakhir, perusahaan juga disinyalir mengeruk nikel di kawasan hutan lindung. Penyidik menduga PT BSJ menggunakan dokumen IUP untuk menjual bijih nikel seolah-olah berasal dari wilayah pertambangan yang memiliki legalitas.
Kejagung juga mendalami dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara agar proses evaluasi dan verifikasi dokumen perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat praktik tersebut.
Enam Perusahaan Masuk Penelusuran
Anang mengonfirmasi Arif Kurniawan sebagai salah satu pemilik manfaat atau beneficial owner PT BSJ. Artinya, penyidik menelusuri keterkaitan pengusaha yang dikenal sebagai raja nikel tersebut dengan perusahaan yang kini berstatus tersangka.
“Salah satu owner yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner,” ujar Anang.
Penyidikan juga mencakup lima perusahaan lain yang diduga berada dalam jaringan bisnis Arif, yakni PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Sejumlah perusahaan tersebut disebut berada dalam pengendalian melalui holding PT DDA bersama seorang pihak berinisial LEI.
Pada Senin (9/11/2026), penyidik menggeledah enam lokasi kantor dan kegiatan perusahaan di Kendari, Konawe Utara, serta Buton Tengah. Mereka menyita dokumen perizinan, RKAB, dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta sejumlah perangkat elektronik.
Sebelumnya, penggeledahan di enam lokasi di Jakarta pada 5 November juga menghasilkan temuan uang tunai Rp11,2 miliar dan Rp595 juta. Penyidik masih mendalami hubungan barang bukti tersebut dengan perkara korupsi nikel.
Perhatian turut tertuju pada dugaan hubungan Arif dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan penyidik masih menelusuri informasi tersebut dan belum menarik kesimpulan mengenai dugaan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan.
“Kita masih mendalami (hubungannya),” kata Kuntadi, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, “Kita belum sampai ke sana (kesimpulan). Kita masih mendalami semua, ya.”
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo juga meminta Kejagung mengusut pihak-pihak yang diduga memungkinkan aktivitas tambang ilegal terus berlangsung.
“Kami selalu mendorong aparat menindak tegas seluruh aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan (beking),” ujarnya.
Dengan penetapan PT BSJ sebagai tersangka, penyidikan kini tidak hanya berfokus pada dugaan pelanggaran perusahaan, tetapi juga menelusuri jaringan bisnis, proses perizinan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. (*)
