Journalist Independent, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan membuka 1.915 formasi dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Penerimaan tersebut dijadwalkan menjadi bagian dari seleksi aparatur sipil negara (ASN) yang direncanakan berlangsung pada November 2026.
Kepastian jumlah formasi disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Senin (9/11/2026).
“Betul, formasinya 1.915,” ujar Deni kepada CNBC Indonesia, Senin (9/11/2026).
Deni menegaskan, jumlah tersebut merupakan alokasi khusus untuk kebutuhan pegawai di lingkungan Kemenkeu, bukan total formasi CPNS secara nasional.
Meski demikian, Kemenkeu belum mengumumkan secara terperinci pembagian 1.915 formasi tersebut. Rincian jabatan, penempatan unit kerja, hingga kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan masih belum disampaikan kepada publik.
Informasi mengenai persyaratan pendaftaran, jadwal seleksi, serta anggaran pelaksanaan rekrutmen juga belum diumumkan secara resmi.
Dengan demikian, calon pelamar masih perlu menunggu pengumuman lanjutan dari Kemenkeu sebelum mempersiapkan pendaftaran berdasarkan formasi yang tersedia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah berencana membuka pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada November 2026.
Rencana rekrutmen tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pegawai di berbagai instansi. Seleksi CPNS 2026 juga disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden, regenerasi ASN secara bertahap, serta memperkuat kualitas birokrasi.
Sejumlah jabatan yang masuk dalam prioritas pemerintah antara lain Polisi Hutan, Manggala Agni, Guru Sekolah Terintegrasi, dan Guru Sekolah Unggul Garuda.
Selain jabatan tersebut, pemerintah juga menyiapkan formasi lain yang dinilai diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Pemerintah menyatakan proses seleksi CPNS akan dilaksanakan secara transparan, kompetitif, dan berbasis sistem merit. Prinsip tersebut diharapkan memastikan penerimaan ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kebutuhan instansi.
Pembukaan rekrutmen ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kapasitas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan penerimaan ASN juga berjalan beriringan dengan penataan status pegawai serta pemberian perlindungan dan kepastian keberlanjutan bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya.
Khusus untuk Kemenkeu, kepastian alokasi 1.915 formasi menjadi informasi awal bagi masyarakat yang berminat mengikuti seleksi. Namun, calon pelamar tetap perlu menunggu pengumuman resmi mengenai rincian jabatan, persyaratan, dan jadwal pendaftaran.
Dokumen Persyaratan CPNS 2026
Sambil menunggu pengumuman resmi, calon pelamar dapat mulai menyiapkan dokumen administrasi yang umumnya dibutuhkan dalam seleksi CASN. Mengacu pada pelaksanaan seleksi periode sebelumnya, sejumlah berkas utama yang perlu disiapkan meliputi:
- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dilamar.
- Transkrip nilai asli.
- Pas foto terbaru dengan latar belakang merah.
- Dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan formasi dan instansi yang dituju.
Selain dokumen tersebut, pelamar juga perlu memperhatikan kemungkinan persyaratan tambahan, seperti surat lamaran dan surat pernyataan. Pada sejumlah seleksi sebelumnya, dokumen tertentu harus dibubuhi meterai elektronik atau e-meterai.
Pembelian e-meterai sebaiknya dilakukan melalui distributor resmi Perum Peruri. Beberapa kanal yang tercantum dalam bahan informasi antara lain Peruri Digital Security melalui e-meterai.co.id, Pajakku melalui pajakku.e-meterai.co.id, FINNET Indonesia melalui finnet.e-meterai.co.id, Mitracomm Ekasarana melalui mitracomm.e-meterai.co.id, dan Koperasi Swadharma melalui swadharma.e-meterai.co.id.
Pelamar perlu memastikan ketentuan penggunaan meterai sesuai pengumuman instansi yang dilamar. Jangan membeli atau membubuhkan e-meterai sebelum mengetahui dokumen yang memang diwajibkan menggunakan meterai. (*)
