Journalist Independent, MAKASSAR – Darmawangsyah Muin resmi dilantik sebagai Bupati Gowa oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu, 28 Oktober 2026.
Usai pelantikan, Andi Sudirman menyiapkan dukungan untuk mempercepat realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Gowa.
Pemprov Sulsel membuka peluang mengirimkan tim pendamping untuk membantu pemerintah daerah mengoptimalkan penyerapan anggaran dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Andi Sudirman mengatakan, pendampingan tersebut dapat dilakukan apabila Pemerintah Kabupaten Gowa membutuhkan bantuan untuk mengatasi kendala realisasi anggaran. Langkah ini diharapkan membantu pemerintah daerah menjalankan program yang telah direncanakan secara lebih optimal.
“Makanya nanti kita akan coba bantu percepat. Mungkin butuh, akan kita kirim dari tim kami untuk bantu Pak Bupati dalam rangka mempercepat realisasi anggaran,” kata Andi Sudirman, usai melantik.
Menurut Andi Sudirman, pelantikan bupati definitif memberikan kepastian bagi Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menjalankan roda pemerintahan secara penuh. Dengan kepastian kepemimpinan tersebut, berbagai agenda pembangunan dan pelayanan masyarakat diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.
Percepatan realisasi anggaran menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran yang optimal dibutuhkan agar program pembangunan dapat terlaksana sesuai perencanaan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain persoalan anggaran, Andi Sudirman juga menyoroti sejumlah program pembangunan di Kabupaten Gowa yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Salah satunya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan melalui program Multi Years Project (MYP) Pemprov Sulsel.
Program tersebut mencakup pembangunan dan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gowa diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar pelaksanaan program berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung mobilitas warga.
“Ada program di sana Multi Years Project (MYP) jalan, termasuk bagaimana pelebaran jalan itu untuk akses-akses masyarakat yang bisa kemudian dibantu,” ujarnya.
Peningkatan akses jalan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan. Koordinasi diperlukan agar program yang dilaksanakan pemerintah provinsi dapat berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan di wilayah Kabupaten Gowa.
Di sektor kesehatan, pembangunan rumah sakit yang sedang berlangsung juga menjadi perhatian pemerintah provinsi. Andi Sudirman meminta pemerintah kabupaten memberikan dukungan terhadap proyek tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal.
Kata dia, pembangunan fasilitas kesehatan membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kolaborasi tersebut tetap harus memperhatikan kewenangan masing-masing pihak dalam menjalankan program pembangunan.
“Yang kedua, ada pembangunan rumah sakit yang sedang jalan. Itu salah satu prioritas juga yang harus disupport oleh Pemerintah Daerah Gowa, dan tentu kolaborasi kami dengan pemda juga dan kewenangan kabupaten juga,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Gowa Darmawangsyah Muin menempatkan penyelesaian persoalan internal pemerintahan sebagai salah satu prioritas pada sisa tahun anggaran 2026. Ia menyoroti persoalan pembayaran gaji ketua RT dan RW yang disebut belum diterima selama kurang lebih tujuh bulan.
Darmawangsyah mengatakan, dirinya akan segera menyiapkan peraturan bupati sebagai dasar penyelesaian persoalan pembayaran tersebut. Langkah ini menjadi salah satu agenda awal setelah dirinya resmi menjabat sebagai bupati definitif.
“Dan yang paling mendasar setelah saya definitif ini, saya akan segera membuat peraturan bupati untuk menyelesaikan gaji RT/RW yang kurang lebih 7 bulan sudah tidak menerima,” bebernya.
Persoalan pembayaran gaji RT dan RW menjadi perhatian karena berkaitan dengan aparatur lingkungan yang turut menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Penyelesaiannya diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi internal pemerintahan sekaligus mendukung kelancaran pelayanan di tingkat lingkungan.
Selain pembayaran gaji RT dan RW, Darmawangsyah juga menargetkan penyelesaian berbagai persoalan keuangan daerah yang berdampak langsung terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat. Menurutnya, pembenahan internal diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih baik.
“Jadi, kita di tahun ini fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan internal dan persoalan-persoalan keuangan yang berdampak langsung kepada ASN maupun ke masyarakat umum,” tambahnya.
Darmawangsyah juga mulai mempersiapkan agenda pemerintahan Kabupaten Gowa untuk tahun anggaran 2027. Salah satu targetnya ialah mendorong pembahasan APBD pokok bersama DPRD Kabupaten Gowa agar proses penetapan anggaran dapat berlangsung lebih cepat.
Percepatan pembahasan APBD diharapkan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dijalankan berdasarkan perencanaan yang telah disepakati.
Darmawangsyah menegaskan, program yang akan dijalankan pemerintah daerah tetap mengacu pada visi dan misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan. Acuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan menyesuaikan kebutuhan anggaran.
Ia juga berharap DPRD Kabupaten Gowa mendukung percepatan pembahasan APBD pokok. Koordinasi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk memastikan penyusunan anggaran berjalan sesuai jadwal dan mendukung program prioritas daerah.
“Untuk kemudian, saya berharap DPR support untuk kemudian kita memastikan APBD pokok kita yang tercepat di suatu latar,” pungkasnya.
Dengan kepemimpinan definitif Darmawangsyah Muin, Pemerintah Kabupaten Gowa kini menghadapi sejumlah agenda yang perlu ditindaklanjuti, mulai dari percepatan realisasi anggaran hingga penyelesaian persoalan keuangan internal. Pemerintah daerah juga perlu mempersiapkan program pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya.
Pergantian kepemimpinan di Kabupaten Gowa berlangsung di tengah polemik politik dan hukum yang melibatkan mantan Bupati Sitti Husniah Talenrang.
DPRD Gowa sebelumnya menggunakan hak angket untuk menyelidiki sejumlah persoalan pemerintahan, termasuk dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025 dan dugaan perbuatan tercela.
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa pada 1 Oktober 2026, sebelum Kementerian Dalam Negeri menerbitkan keputusan pemberhentian Husniah pada 14 Oktober 2026.
Selain polemik politik tersebut, Husniah juga menghadapi proses hukum dalam perkara dugaan korupsi terkait pengurusan perizinan di Kabupaten Gowa.
Kortas Tipidkor Polri menetapkannya sebagai tersangka pada September 2026, kemudian melakukan penahanan pada 26 Oktober 2026. Rangkaian persoalan tersebut menjadi latar belakang pergantian kepemimpinan daerah yang kini dilanjutkan Darmawangsyah Muin. (MA)
