Prabowo Lantik 26 Wantimpres, Rocky Gerung hingga Anwar Usman Masuk Daftar

Journalist Independent
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Wantimpres RI. Simak daftar lengkap nama, susunan pimpinan, hingga Rocky Gerung dan Anwar Usman.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pratikno dipercaya memimpin lembaga tersebut sebagai ketua, didampingi Muhammad Hatta Rajasa sebagai wakil ketua dan Muhammad Qodari sebagai sekretaris.

Para anggota Wantimpres berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pemerintahan, politik, dunia usaha, akademisi, organisasi keagamaan, kebudayaan hingga tokoh masyarakat. Komposisi tersebut mempertemukan sejumlah figur berpengalaman yang diharapkan dapat memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Pengangkatan seluruh anggota tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Keputusan itu menjadi dasar penetapan susunan Wantimpres yang baru.

Sejumlah nama dalam daftar tersebut bukan figur baru di lingkungan pemerintahan. Beberapa di antaranya pernah menduduki jabatan publik dan menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Tokoh lainnya memiliki pengalaman di bidang politik, bisnis, hukum, keagamaan, pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan.

Dalam prosesi di Istana Negara, sebanyak 24 anggota Wantimpres menandatangani berita acara bersama Presiden Prabowo. Sementara itu, dua nama yang disebut dalam prosesi pelantikan, yakni Jacky Manuputty dan Ignasius Jonan, tidak mengikuti penandatanganan berita acara di lokasi tersebut.

Penetapan susunan ini menempatkan Wantimpres sebagai salah satu unsur pendukung Presiden dalam memperoleh masukan dari berbagai bidang keahlian. Nasihat dan pertimbangan para anggota diharapkan dapat menjadi bahan bagi Kepala Negara ketika menghadapi persoalan pemerintahan dan menentukan arah kebijakan.

Pratikno, Hatta Rajasa, dan Qodari Isi Posisi Pimpinan

Pratikno mendapat mandat sebagai Ketua Wantimpres merangkap anggota. Muhammad Hatta Rajasa mengisi posisi wakil ketua, sedangkan Muhammad Qodari menjabat sekretaris sekaligus anggota. Ketiganya menempati posisi struktural dalam susunan 26 anggota yang dilantik Prabowo.

Baca Juga  Bursa Wakil Bupati Gowa Menghangat, Fokal IMM Usul Nama Usman Lonta

Selain tiga posisi tersebut, Presiden mengangkat 23 tokoh lainnya sebagai anggota. Mereka berasal dari latar belakang profesi dan pengalaman yang berbeda sehingga susunan Wantimpres tidak hanya diisi figur dari satu bidang tertentu.

Keberagaman itu terlihat dari masuknya tokoh agama, pengusaha, mantan pejabat negara, akademisi, politikus, serta tokoh masyarakat. Sejumlah nama yang dikenal luas antara lain Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Chairul Tanjung, Rocky Gerung, Bambang Soesatyo, dan Ignasius Jonan.

Keberadaan para tokoh tersebut memperlihatkan luasnya latar belakang yang terwakili dalam lembaga penasihat Presiden. Namun, pengangkatan mereka tidak dengan sendirinya menunjukkan pembagian bidang tugas masing-masing. Rincian mengenai penugasan khusus para anggota tidak tercantum dalam bahan pengangkatan yang tersedia.

Berikut Daftar Lengkap 26 Anggota Wantimpres

Mengacu pada Keppres Nomor 107/P Tahun 2026, susunan lengkap anggota Wantimpres yang dilantik Presiden Prabowo adalah sebagai berikut:

  1. Prof. Pratikno — Ketua Wantimpres merangkap anggota.
  2. Muhammad Hatta Rajasa — Wakil Ketua Wantimpres merangkap anggota.
  3. Muhammad Qodari — Sekretaris merangkap anggota.
  4. Sinta Nuriyah Wahid — Anggota.
  5. Muhammad Quraish Shihab — Anggota.
  6. Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar — Anggota.
  7. Chairul Tanjung — Anggota.
  8. Prof. KH Said Aqil Siradj — Anggota.
  9. KH Anwar Iskandar — Anggota.
  10. KH Yahya Cholil Staquf — Anggota.
  11. Jusuf Wanandi — Anggota.
  12. Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Budi Gunawan — Anggota.
  13. Bambang Soesatyo — Anggota.
  14. Salim Segaf Al-Jufri — Anggota.
  15. Soekarwo — Anggota.
  16. Dato’ Sri Tahir — Anggota.
  17. Rocky Gerung — Anggota.
  18. Letjen TNI (Purn.) Ida Bagus Purwalaksana — Anggota.
  19. Philip Kuncoro Wijaya — Anggota.
  20. Budi Santoso Tanuwibowo — Anggota.
  21. Prof. Anwar Usman — Anggota.
  22. Muhammad Hatta — Anggota.
  23. Jusuf Hamka — Anggota.
  24. Prof. Margarito Kamis — Anggota.
  25. Jacky Manuputty — Anggota.
  26. Ignasius Jonan — Anggota.
Baca Juga  Survei Pilpres 2029 Berbeda Jauh, Dedi Mulyadi Kalahkan Prabowo di SMRC tetapi Tertinggal di PPI

Daftar tersebut mencakup tiga posisi pimpinan yang sekaligus merangkap anggota serta 23 anggota lainnya. Susunan nama itu sesuai dengan daftar pengangkatan yang diumumkan pemerintah.

Wantimpres Berperan Memberikan Pertimbangan kepada Presiden

Pembentukan susunan Wantimpres ini berkaitan dengan kebutuhan Presiden memperoleh masukan dari tokoh-tokoh dengan pengalaman berbeda. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden menghadapi persoalan lintas sektor yang membutuhkan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, termasuk politik, ekonomi, sosial, hukum, dan kehidupan keagamaan.

Melalui lembaga tersebut, para anggota dapat menjalankan peran sebagai pemberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Namun, pelantikan dan penetapan keanggotaan tidak otomatis menjelaskan kebijakan apa saja yang akan menjadi prioritas pembahasan mereka. Arah pemberian masukan selanjutnya bergantung pada kebutuhan Presiden dan pelaksanaan tugas lembaga.

Susunan baru ini juga membawa sejumlah figur yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan maupun di luar birokrasi. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari latar belakang para anggota yang kini mendapat amanah untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Negara.

Dengan ditetapkannya 26 anggota melalui Keppres Nomor 107/P Tahun 2026, Wantimpres memiliki susunan pimpinan dan anggota yang baru. Publik selanjutnya dapat mencermati bagaimana lembaga tersebut menjalankan perannya dalam memberikan nasihat kepada Presiden serta kontribusi para anggotanya terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintahan.