JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp735 triliun untuk transfer ke daerah dalam APBN 2027. Kenaikan alokasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat pembangunan dan pelayanan publik agar manfaat anggaran negara menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan alokasi transfer ke daerah tersebut dalam rapat bersama DPR RI pada Selasa, 29 September 2026. Menurutnya, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan alokasi transfer ke daerah pada tahun berjalan.
“Transfer ke daerah dialokasikan Rp735 triliun meningkat dibandingkan transfer pada tahun ini, guna memastikan agenda pembangunan dan penguatan pelayanan publik dapat dirasakan merata di seluruh pelosok negeri,” kata Suahasil.
APBN dan APBD Harus Bergerak Bersama
Suahasil menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Menurut dia, APBN dan APBD tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena keduanya menjadi bagian dari satu sistem pengelolaan keuangan negara.
“APBN dan APBD adalah satu kesatuan bekerja dalam satu tarikan napas bersama agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang makin nyata dan merata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah mengarahkan sinergi pusat dan daerah untuk mendorong aktivitas ekonomi, memperkuat perlindungan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas kesejahteraan ke berbagai daerah.
APBN 2027 Dirancang Hadapi Ketidakpastian Global
Kenaikan transfer ke daerah menjadi salah satu komponen dalam rancangan APBN 2027 yang pemerintah siapkan untuk menghadapi dinamika ekonomi global sekaligus mempercepat agenda pembangunan nasional.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Sementara itu, belanja negara ditargetkan sebesar Rp4.106,3 triliun.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan pembiayaan mencapai Rp671,2 triliun, dengan defisit anggaran berada di level 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Suahasil mengatakan pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif, tetapi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan anggaran yang terukur.
“Prinsipnya jelas, kebijakan fiskal harus tetap prudent tetapi tidak pasif. Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” kata Suahasil.
Anggaran Pendidikan dan Perlindungan Sosial
Selain transfer ke daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk sejumlah sektor prioritas pada 2027.
Anggaran pendidikan mencapai Rp824 triliun, sedangkan perlindungan sosial mendapat alokasi Rp539,7 triliun. Pemerintah juga menyiapkan Rp195,3 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan.
Pemerintah bersama DPR turut menyepakati sejumlah asumsi makroekonomi dalam APBN 2027. Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6 persen, sementara inflasi dipatok 2,5 persen.
Adapun tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan berada di sekitar 6,9 persen. Nilai tukar rupiah dalam asumsi APBN 2027 berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS.
Dengan alokasi transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun, pemerintah menempatkan hubungan fiskal pusat dan daerah sebagai salah satu instrumen untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperluas manfaat belanja negara hingga ke berbagai wilayah. (*)
