JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mengkaji lebih mendalam rencana menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN). Tim tersebut akan menghitung kebutuhan anggaran sekaligus menyusun tahapan pelaksanaan program sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan Prabowo menginstruksikan pembentukan tim tersebut setelah menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).
“Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan,” kata Brian.
Pratikno Pimpin Tim Khusus
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno akan memimpin tim khusus tersebut. Brian mengatakan sejumlah menteri juga akan terlibat dalam kajian.
Tim itu mencakup Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Pemerintah akan membahas kebutuhan anggaran hingga tahapan pelaksanaan program kuliah gratis. Tim menargetkan kajian tersebut selesai dalam waktu sekitar dua pekan hingga satu bulan.
Setelah kajian selesai, tim akan melaporkan hasilnya kepada Prabowo. Laporan tersebut akan menjadi bahan pemerintah untuk menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan program.
“Nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” ujar Brian.
Pemerintah Hitung Kebutuhan Biaya Kuliah
Kemendiktisaintek sebelumnya telah melakukan kajian awal mengenai kebutuhan pembiayaan program kuliah gratis. Perhitungan tersebut mencakup uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), serta komponen pendapatan lain yang selama ini menopang operasional perguruan tinggi.
Brian mengatakan kementeriannya juga telah memiliki data mengenai kebutuhan biaya setiap mahasiswa berdasarkan program studi. Namun, pemerintah masih perlu mengkaji kembali sejumlah opsi dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” jelas Brian.
Dengan pembentukan tim khusus tersebut, pemerintah kini memasuki tahap pendalaman rencana. Keputusan mengenai bentuk, pembiayaan, serta tahapan pelaksanaan kuliah gratis di PTN masih menunggu hasil kajian dan laporan kepada Presiden.
