JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah indikator ekonomi dan program pemerintah menjadi sorotan. Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menilai berbagai kebijakan pemerintah mulai memperlihatkan hasil, terutama pada sektor ekonomi, investasi, ketahanan pangan, perumahan, hingga penegakan hukum.
Anshar mengatakan evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo tidak cukup hanya melihat jumlah program yang diluncurkan. Menurut dia, ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan hukum.
“Kalau kita melihat hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo secara utuh, ada banyak capaian yang perlu diapresiasi. Mulai dari ekonomi, investasi, ketahanan pangan dan energi, pembangunan perumahan, sampai penguatan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Anshar, Senin (28/9).
Dari sisi ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Secara kumulatif, ekonomi pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi investasi sepanjang semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target investasi nasional sebesar Rp2.041,3 triliun.
Investasi tersebut tercatat menyerap 1.448.862 tenaga kerja atau hampir 1,45 juta orang, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Anshar, pertumbuhan ekonomi dan investasi masih harus dikawal agar manfaatnya tidak berhenti pada angka makro, tetapi ikut memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi dan investasi harus terus dikawal agar dampaknya semakin luas, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Indikator kemiskinan juga menunjukkan penurunan. BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut turun 0,18 poin persentase dibandingkan September 2025 dan turun 0,40 poin dibandingkan Maret 2025.
Anshar menilai angka tersebut perlu dibaca bersama dengan berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, serta kebijakan penguatan ketahanan pangan.
“Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar. Tetapi ketika indikator ekonomi bergerak dan kemiskinan menunjukkan penurunan, tentu itu menjadi bagian dari perkembangan yang harus diapresiasi sekaligus dievaluasi agar hasilnya semakin besar,” katanya.
Sektor perumahan juga menjadi salah satu program yang disoroti. Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, realisasi Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah mencapai 324.213 unit hingga 13 Juni 2026.
Untuk penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah menargetkan 350.000 unit pada 2026. Hingga pertengahan Juli, realisasinya telah mencapai sekitar 102.900 unit.
Menurut Anshar, pembangunan perumahan memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar menyediakan tempat tinggal. Aktivitas tersebut juga dapat menggerakkan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, tenaga kerja, hingga investasi.
Di sektor pangan, Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2026 menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan.
Pemerintah menyebut komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Prabowo juga menyatakan target swasembada yang sebelumnya diproyeksikan empat tahun dapat dicapai dalam satu tahun.
Anshar menilai ketahanan pangan dan energi merupakan bagian penting dari agenda pemerintahan yang perlu terus dikawal.
“Ketahanan pangan dan energi merupakan fondasi negara. Karena itu, kebijakan menuju swasembada harus terus dikawal agar manfaatnya benar-benar sampai kepada petani, nelayan, pelaku usaha dan masyarakat luas,” katanya.
Selain indikator ekonomi dan program sosial, Anshar menyoroti agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Ia menilai salah satu pendekatan yang terlihat dalam pemerintahan Prabowo adalah dorongan agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada penyelamatan dan pemulihan aset negara.
Namun, Anshar menegaskan bahwa capaian pemerintahan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya program atau kebijakan yang dibuat. Efektivitas pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat, menurut dia, menjadi ukuran penting.
“Dua tahun bukan akhir. Justru ini momentum untuk melihat apa yang sudah berhasil, apa yang masih kurang, dan apa yang harus dipercepat. Pemerintahan harus terus bekerja, terutama dalam memperkuat ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan memastikan supremasi hukum berjalan,” ujar Anshar.
Ia menambahkan, Logis 08 akan terus mengawal kebijakan pemerintahan Prabowo agar agenda pembangunan nasional berjalan konsisten.
“Pada akhirnya rakyat membutuhkan bukti. Ekonomi harus tumbuh, lapangan kerja harus terbuka, pangan dan energi harus kuat, rumah rakyat harus bertambah, dan hukum harus ditegakkan secara adil. Itu yang harus terus dikawal bersama,” pungkasnya. (bun)
