Kejagung Periksa 7 Saksi dari Yayasan hingga BGN

Journalist Independent
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Dok: Kejagung)

JAKARTA — Penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir. Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tujuh saksi dari berbagai unsur pada Senin (21/9/2026), termasuk pengurus yayasan, penyedia peralatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga tenaga ahli BGN.

Pemeriksaan dilakukan tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026.

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan 7 orang saksi,” kata Anang dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).

Tujuh saksi yang diperiksa memiliki latar belakang berbeda dan berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.

Salah satunya adalah UR, penyedia peralatan atau isi dapur SPPG Paslaten di Minahasa Utara dan SPPG Lopana di Minahasa Selatan.

Penyidik juga memeriksa A dari Yayasan CA, D dari Yayasan RMM, serta ANR yang merupakan tenaga ahli BGN.

Tiga saksi lainnya adalah TAR dari Yayasan AHP, ATP dari Yayasan NFIE, dan BH dari Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR).

Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan untuk memperdalam informasi yang dibutuhkan penyidik sekaligus memperkuat pembuktian dalam perkara yang sedang ditangani.

“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” ujar Anang.

Pemeriksaan tujuh saksi pada 21 September menambah panjang daftar pihak yang telah dimintai keterangan Kejagung dalam perkara tersebut.

Hingga 18 September 2026, penyidik telah memeriksa sekitar 200 saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Baca Juga  Rp200 Juta untuk Boosting Konten, Sudaryono: Pakai Dana Pribadi, Bukan Uang APBN!

Kejagung juga telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.

Tersangka lainnya yakni pihak swasta Asep Yusuf Soemantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Sihombing, dan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan.

Kejagung masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari berbagai unsur untuk mengungkap lebih jauh dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG periode 2025-2026 serta melengkapi proses pemberkasan perkara. (bun)