Journalist Independent, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Dr Asrullah Syaharuddin meminta pengisian jabatan wakil presiden (wapres) yang kosong dilakukan berdasarkan aturan konstitusi dan perundang-undangan, bukan melalui tafsir politik. Dia menilai kepatuhan terhadap hierarki norma hukum menjadi dasar untuk memastikan proses suksesi memiliki legitimasi dan keabsahan konstitusional.
Asrullah menilai mekanisme pengisian jabatan wapres sudah diatur dalam sejumlah ketentuan yang saling berkaitan. Aturan tersebut mencakup UUD 1945, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), hingga Peraturan MPR mengenai tata tertib.
Presiden Berhak Usulkan Dua Calon
Asrullah merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan. Dalam ketentuan itu, MPR harus menggelar sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan [residen paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
“Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden,” kata Asrullah dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Menurut Asrullah, ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengajukan dua kandidat wapres pengganti. Dia berpandangan, konstitusi tidak mengatur kewajiban calon yang diajukan berasal dari partai politik pengusung tertentu apabila yang kosong hanya jabatan Wapres.
Hal itu berbeda dengan kondisi ketika presiden dan wapres secara bersamaan tidak dapat menjalankan jabatan. Dalam situasi tersebut, mekanisme konstitusi melibatkan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wapres sebelumnya.
Asrullah menilai kewenangan presiden dalam mengajukan dua nama harus dipahami sesuai ketentuan konstitusi, bukan diperluas atau dibatasi melalui kepentingan politik di luar aturan.
Tenggat 60 Hari Bukan Sekadar Formalitas
Batas waktu 60 hari bagi MPR untuk memilih Wapres pengganti juga menjadi perhatian Asrullah. Dia menilai tenggat tersebut merupakan ketentuan konstitusional yang harus dipatuhi untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan mencegah ketidakpastian kepemimpinan.
Ketentuan itu turut diatur dalam UU MD3, khususnya Pasal 46, yang mengatur proses pengisian jabatan wapres melalui sidang MPR. Aturan tersebut menjadi landasan prosedural agar pelaksanaan pemilihan berjalan sesuai mandat konstitusi.
Asrullah mengingatkan tahapan pengusulan kandidat juga harus diperhatikan, termasuk ketentuan penyampaian dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan. Menurut dia, ketidakpatuhan terhadap prosedur berpotensi menimbulkan persoalan hukum terhadap proses maupun hasil pemilihan.
“UU MD3 berfungsi sebagai jembatan prosedural yang memastikan bahwa kedaulatan rakyat yang direpresentasikan di MPR sebagai Volunte De Tous (penjelmaan kehendak seluruh rakyat) dapat berjalan seirama dengan hak pengusulan oleh presiden. Tanpa kepatuhan pada tahapan waktu, termasuk batas pengajuan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna, maka produk hukum yang lahir berpotensi cacat formil,” tegas Asrullah.
Verifikasi Calon Tidak Boleh Sebatas Administrasi
Selain UUD 1945 dan UU MD3, Asrullah turut menyoroti Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Aturan itu memuat tahapan teknis pengisian jabatan wapres, mulai dari rapat gabungan, pemberitahuan kepada presiden, pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon, hingga pemungutan suara dan pelantikan.
Dia meminta proses verifikasi kandidat dijalankan secara transparan dan tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif. Persyaratan calon, menurut dia, harus diperiksa untuk memastikan pemenuhan ketentuan konstitusi serta aspek integritas dan kapabilitas kenegaraan.
Asrullah menilai kepatuhan terhadap seluruh tahapan hukum diperlukan untuk menjaga sistem presidensial dan memastikan Wapres pengganti memiliki legitimasi yang kuat. Sebab, wapres yang mengisi jabatan melalui mekanisme MPR memperoleh mandat secara tidak langsung, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
“Legitimasi seorang wakil presiden pengganti tidak lahir dari pemilu langsung, melainkan dari legitimasi tidak langsung (indirect legitimacy) melalui mekanisme perwakilan di MPR. Oleh karena itu, ketaatan absolut terhadap setiap tahap konstitusional dan prosedural adalah satu-satunya jalan agar wakil presiden terpilih memiliki wibawa hukum, dukungan politik yang kokoh, serta diterima sepenuhnya oleh rakyat Indonesia,” pungkas Asrullah. (*)






