Journalist Independent, YOGYAKARTA – Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan tiga personel kepolisian dalam pengamanan kerusuhan aksi massa pada 10 November 2026.
Ketiga personel tersebut diketahui setelah Bidpropam memeriksa 24 anggota polisi yang terlibat dalam pengamanan peristiwa tersebut. Hasil pemeriksaan dan gelar perkara menunjukkan adanya cukup bukti untuk menduga tiga personel melakukan pelanggaran.
Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut atas kerusuhan 10 November. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Polri.
“Bidpropam melakukan pemeriksaan guna penegakan disiplin dan kode etik Polri, sekaligus untuk komitmen institusi untuk memastikan setiap personel menjalankan tugas sesuai ketentuan,” kata Novita di Sleman, Sabtu (20/11/2026).
Dari tiga personel yang diduga melanggar, dua di antaranya disangkakan melakukan pelanggaran disiplin. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan kewajiban anggota kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat ketika kerusuhan berlangsung.
Sementara itu, satu personel lainnya diduga melanggar kode etik Polri. Dugaan pelanggaran berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dinilai tidak bertanggung jawab serta tidak sesuai prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan prosedural.
Polda DIY telah menempatkan ketiga personel tersebut di ruang penempatan khusus (Patsus) Bidpropam untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
“Ketiga personel tersebut, saat ini telah dilakukan penempatan di ruang penempatan khusus (Patsus) Bidpropam Polda DIY,” ujarnya.
Novita menegaskan proses penanganan perkara belum selesai. Bidpropam masih mendalami temuan pemeriksaan dan melanjutkan proses klarifikasi untuk memastikan dugaan pelanggaran masing-masing personel.
Menurut dia, seluruh tahapan pemeriksaan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Polda DIY juga menyatakan komitmennya untuk menjalankan proses tersebut secara objektif dan transparan.
“Kami memastikan bahwa proses pendalaman dilaksanakan secara objektif dan transparan hingga seluruh rangkaian pemeriksaan terlaksana dengan tuntas,” kata Novita. *






