AS Perluas Tekanan ke Iran, Empat Tokoh Jaringan Minyak Masuk Daftar Hitam Trump

Journalist Independent
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump

Journalist Independent, JAKARTA — Washington kembali menggunakan sektor minyak sebagai sasaran tekanan ekonomi terhadap Teheran. Kali ini, pemerintah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada empat warga negara Iran yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan minyak mentah dan pengelolaan pendapatan ekspor energi negara tersebut.

Departemen Keuangan AS mengumumkan kebijakan itu melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC) pada Jumat, 20 November 2026. Keempat warga Iran tersebut masuk daftar hitam karena diduga membantu mengumpulkan pendapatan minyak, mengatur transaksi penjualan, serta menjalankan hubungan bisnis dengan sejumlah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah Iran.

Sanksi terbaru ini memperlihatkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump belum menunjukkan tanda-tanda melonggarkan tekanan terhadap Iran. Washington justru terus membidik jalur keuangan yang menopang perekonomian negara Timur Tengah tersebut, terutama pendapatan dari ekspor minyak bumi.

Sektor energi memang menjadi salah satu sumber pemasukan penting bagi Iran. Karena itu, pembatasan transaksi dan pembekuan aset terhadap individu maupun perusahaan yang terlibat dalam perdagangan minyak berpotensi mempersempit ruang gerak Teheran dalam mengelola pendapatan ekspornya.

Trump Ingin Putus Aliran Pendapatan Minyak

Kebijakan terbaru Washington tidak berdiri sendiri. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi tekanan ekonomi yang sebelumnya diumumkan Trump pada 19 Agustus 2026.

Saat itu, Trump menggambarkan kebijakan terhadap Iran sebagai operasi ekonomi berskala besar untuk mengisolasi negara tersebut. Washington berupaya memutus akses Teheran terhadap sumber pendapatan, terutama dari perdagangan minyak dan sumber daya alam.

Melalui pembatasan keuangan, pemerintah AS ingin mempersempit kemampuan Iran melakukan transaksi internasional sekaligus menghambat aliran uang dari aktivitas ekspor energi.

Namun, Teheran memiliki pandangan berbeda. Pemerintah Iran menilai sanksi sepihak Washington tidak memiliki landasan hukum internasional dan justru memberikan tekanan tambahan terhadap kehidupan masyarakat sipil.

Baca Juga  Bandara Riyadh Dihantam Rudal, 12 Orang Tewas dan 309 Terluka

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahkan melontarkan kritik langsung terhadap kebijakan pemerintahan Trump. Ia menilai Washington menggunakan tekanan ekonomi sebagai manuver politik untuk mengalihkan perhatian masyarakat AS dari persoalan dalam negeri.

Dalam pernyataannya melalui platform X pada 20 Agustus 2026, Araghchi menyinggung persoalan utang pemerintah federal AS yang telah melampaui 40 triliun dolar AS.

Menurutnya, Washington terus mengulang pendekatan lama yang tidak berhasil mengubah sikap Teheran. Araghchi juga memperingatkan bahwa tekanan ekonomi berkepanjangan justru dapat merugikan kepentingan AS sendiri.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan membuat Iran menyerah, melainkan berpotensi memperbesar sentimen permusuhan masyarakat Iran terhadap Washington.

Pertarungan kedua negara kini tidak hanya berlangsung melalui jalur diplomatik dan geopolitik, tetapi juga melalui penguasaan akses keuangan serta perdagangan energi.

Dengan memasukkan empat warga Iran ke daftar sanksi, Washington kembali mengirimkan sinyal bahwa jaringan bisnis minyak Teheran tetap menjadi salah satu target utama kebijakan luar negerinya.

Sementara itu, Iran masih menunjukkan penolakan terhadap tekanan yang dinilai tidak akan menyelesaikan konflik kedua negara. (*)